Pengarang	Tim Peneliti PPKK Fisipol UGM
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	164
	Tahun	2013

Wilayah Indonesia bagian timur identik dengan isu kemiskinan dan ketertinggalan, sehingga pertemuan negara dan masyarakat selalu dibingkai dalam wacana pertemuan negara (pemerintah) dengan si miskin. Masyarakat menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka dari kondisi keterisolasian dan ketertinggalan. Di sisi lain, sebenarnya selama ini masyarakat dijadikan sebagai objek dari social exclusion. Situasi tersebut merefleksikan bahwa negara tidak mampu memenuhi hak-hak sosial ekonomi warganya. Dengan kata lain jaminan social citizenship yang lebih menekankan kepada hak-hak ekonomi dan jaminan sosial untuk masyarakat masih jauh dari harapan. Kebijakan negara yang bersifat non intervensif terhadap pembangunan di Papua secara umum, menjadikan masyarakat Papua jauh dari perjumpaan dengan negara.

Ilustrasi itu persis dialami oleh masyarakat di kawasan Imekko, Sorong Selatan. Dilihat dari sisi sejarah, kawasan Imekko, khususnya Distrik Inanwatan adalah salah satu daerah pertama di Papua Barat yang dijadikan pusat pemerintahan oleh Belanda (dikenal dengan sebutan onderafdeling). Melalui Inawatanlah kemudian dikembangkan unit pemerintahan di Teminabuan dan Maybrat. Melalui Inanwatan pula aktivitas penginjilan –yang notabene juga memperkenalkan masyarakat tradisional dengan tradisi modern- di kawasan ini dilakukan. Dari sisi sumberdaya alam, kawasan Imekko dikenal memiliki beragam potensi baik hutan, tambang, maupun hasil laut.

	Pengarang	Tim Peneliti PPKK Fisipol UGM
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	221
	Tahun	2012

Kabupaten Sorong Selatan lahir tahun 2002 hasil pemekaran kota Sorong, disaat gegap gempita otonomi khusus pemerintah daerah digulirkan di Tanah Papua. Gelontoran dana otonomi khusus terimplementasikan dalam berbagai program dan kebijakan yang mengintervensi berbagai sendi-sendi pembangunan. Selama hampir dua belas tahun tersebut proses pembangunan sosial belum tersistematisasi dalam rencana pembangunan sosial yang komprehensif.

Mengingat kompleksnya proses pembangunan, dibutuhkan konsep perencanaan, topangan instisusi pelaksana, dukungan politik, dan sumber daya yang memadai. Secara struktural, perubahan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan keluarnya UU otonomi dan perimbangan keuangan daerah nomor 22 dan 25 tahun 1999 disusul kemudian revisi UU no 34 tahun 2005. Melalui dasar hukum inilah Pemerintah Kabupaten diberi hak untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Kondisi ini membuka perencanaan pembangunan daerah yang lebih otonom. Untuk itu, dokumen Master Plan Pembangunan Sosial disusun berdasarkan konteks dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan diharapkan mampu menopang kebutuhan perencanaan pembangunan sosial yang terarah, sitematis, operasional dan kontekstual. Sebagai instrumen pokok dalam pembangunan, dokumen ini disiapkan untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendorong agar terbuka seluas-luasnya peluang masyarakat untuk mangakses sumber daya pembangunan sekaligus memaksimalkan potensinya.

	Pengarang	PPKK Fisipol UGM
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	184
	Tahun	2012

Kabupaten Puncakdengan ibu kota Ilagamerupakan kabupaten pemekaran dari KabupatenPuncak Jaya yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2008tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.Sebagaimana yang dihadapi oleh daerah otonom baru di kawasan Timur Indonesia, Kabupaten Puncak dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kapasitas pemerintahan serta tantangan kondisi geografis.Namun di tengah keterbatasan yang ada,Pemerintah Kabupaten Puncak dengan otonomi yang dimiliki dituntut untuk mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya menjaga keberlanjutannya.