Entries by admin

Proceeding Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah

/0 Comments/in /by
Pengarang Tim UNfGI

UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
ISBN –
Bahasa Indonesia
Halaman 264
Tahun 2013

Proceeding ini merupakan rekam jejak hasil Penyelenggaraan dari Seminar dan Pelayanan Lokakarya Publik Nasional di bertema “Inovasi Daerah” yang diselenggarakan FISIPOL UGM bekerjasama dengan USAID-KINERJA. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakata pada tanggal 29-30 November 2012. Seminar dan Lokakarya ini membingkai topik yang bersinergi dengan pencapaian target MDGs yang terwujud dalam beberapa sektor yaitu pendidikan, kesehatan, pengembangan iklim ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Unduh:
Proceeding Seminar dan Lokarya Inovasi 2013.pdf

Bimtek Master Plan Pembangunan Sosial Kabupaten Sorong Selatan

/0 Comments/in /by
Pengarang Tim Peneliti PPKK Fisipol UGM
ISBN –
Bahasa Indonesia
Halaman 221
Tahun 2012

Kabupaten Sorong Selatan lahir tahun 2002 hasil pemekaran kota Sorong, disaat gegap gempita otonomi khusus pemerintah daerah digulirkan di Tanah Papua. Gelontoran dana otonomi khusus terimplementasikan dalam berbagai program dan kebijakan yang mengintervensi berbagai sendi-sendi pembangunan. Selama hampir dua belas tahun tersebut proses pembangunan sosial belum tersistematisasi dalam rencana pembangunan sosial yang komprehensif.

Mengingat kompleksnya proses pembangunan, dibutuhkan konsep perencanaan, topangan instisusi pelaksana, dukungan politik, dan sumber daya yang memadai. Secara struktural, perubahan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan keluarnya UU otonomi dan perimbangan keuangan daerah nomor 22 dan 25 tahun 1999 disusul kemudian revisi UU no 34 tahun 2005. Melalui dasar hukum inilah Pemerintah Kabupaten diberi hak untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Kondisi ini membuka perencanaan pembangunan daerah yang lebih otonom. Untuk itu, dokumen Master Plan Pembangunan Sosial disusun berdasarkan konteks dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan diharapkan mampu menopang kebutuhan perencanaan pembangunan sosial yang terarah, sitematis, operasional dan kontekstual. Sebagai instrumen pokok dalam pembangunan, dokumen ini disiapkan untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendorong agar terbuka seluas-luasnya peluang masyarakat untuk mangakses sumber daya pembangunan sekaligus memaksimalkan potensinya.

Bimbingan Teknis RPJMD Kabupaten Puncak 2013-2018

/0 Comments/in /by
Pengarang PPKK Fisipol UGM
ISBN –
Bahasa Indonesia
Halaman 184
Tahun 2012

Kabupaten Puncakdengan ibu kota Ilagamerupakan kabupaten pemekaran dari KabupatenPuncak Jaya yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2008tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua.Sebagaimana yang dihadapi oleh daerah otonom baru di kawasan Timur Indonesia, Kabupaten Puncak dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kapasitas pemerintahan serta tantangan kondisi geografis.Namun di tengah keterbatasan yang ada,Pemerintah Kabupaten Puncak dengan otonomi yang dimiliki dituntut untuk mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seraya menjaga keberlanjutannya.

Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Pemerintahan Lokal: Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

/0 Comments/in /by
Pengarang Pratikno dkk
ISBN 9789798147272
Bahasa Indonesia
Halaman 165
Tahun Mei 2012

Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting demokrasi yang harus terus diperjuangkan. Bahkan, keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan di mata rakyatnya. Dalam payung besar demokrasi, hanya pemerintah yang senantiasa terbuka kepada rakyatnyalah yang dipandang memiliki legitimasi dalam arti yang lebih substantif.

Tema tersebut telah menjadi perhatian dan diadvokasi oleh berbagai pihak. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pun telah menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu komitmen kelembagaan yang sudah dan akan terus diperjuangkan. Komitmen tersebut telah diterjemahkan dalam berbagai aktivitas, baik dalam konteks pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Perhatian terhadap agenda tersebut semakin meningkat terutama jika dikaitkan dengan dua realitas kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah nasional telah menetapkan keterbukaan informasi publik sebagai mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik dengan mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008. UU tersebut diikuti juga oleh sejumlah inisiatif kebijakan untuk memastikan tumbuh dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan badan publik. Namun di sisi lain, hingga kini, tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Sebagian besar badan publik bahkan belum mengetahui adanya mandat tersebut atau bahkan secara terang-terangan menentang pelaksanaannya. Bagi mayoritas badan publik, pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan beban tambahan yang dapat membuka aibnya ketimbang sebagai kontrak demokrasi yang harus dipatuhinya.

Unduh:
Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.pdf

Diklat Penyusunan RENSTRA SKPD Angkatan VI

/0 Comments/in /by

Bersamaan dengan Diklat Penyusunan LAKIP XIII, PPKK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM menyelenggarakan Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Diklat Penyusunan Renstra SKPD). Diklat yang diselenggarakan dari tanggal 7-10 Mei ini diikuti oleh 64 peserta yang merupakan staf maupun pejabat pemerintah daerah.

Para peserta berasal dari Kab. Belitung Timur (7), Kab. Bulungan (1), Kab. Kayong Utara (4), Kab. Kepulauan Seribu (2), Kab. Kepulauan Yapen (6), Kab. Nunukan (8), Kab. Penajam Paser Utara (2), Kab. Tanah Laut (2), Kota Palangkaraya (2), Kota Samarinda (2), Pemerintah Aceh (26), Prov. NTT (1), Prov. Riau (2).

Diklat Penyusunan LAKIP Angkatan XIII

/0 Comments/in /by

PPKK Fisipol UGM dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2012, berdampingan dengan Diklat Renstra VI yang dimulai sehari kemudian, mengadakan Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Diklat Penyusunan LAKIP). Diklat yang bertujuan meningkatkan kemampuan dasar dan teknis PNS ini, diikuti oleh 55 peserta yang merupakan staf maupun pejabat pemerintah daerah.

Peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yakni, Kab. Belitung Timur (6), Kab. Bulungan (2), Kabupaten Kapuas (1), Kab. Kayong Utara (4), Kab. Kepulauan Yapen (3), Kab. Kepulauan Seribu (2), Kab. Kutai Timur (4), Kab. Nunukan (2), Kab. Penajam Paser Utara (3), Kab. Raja Ampat (1), Kab. Batam (1), Kota Batam (1), Kota Palangkaraya (2), Kota Samarinda (1), Kota Tidore Kepulauan (1), Provinsi Aceh (16), Provinsi Kaliman Barat (2), Provinsi Jambi (2), Provinsi Kalimantan Timur (1), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1).

Fisipol UGM Dampingi Ujian Jabatan Perangkat Desa

/0 Comments/in /by

Kedaulatan Rakyat, 20 Desember 2011, halaman 5. Minat masyarakat untuk mengisi jabatan perangkat desa ternyata tetap tinggi. Seperti pengisian Kabag Pembangunan Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo sebanyak 9 orang mengikuti ujian tulis, Minggu (18/12/2011). Dari hasil yang diperoleh akhirnya Bambang Trinur Singgih, SE berhasil memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai calon Kabag Pembangunan Desa.

Dijelakan Kades Kaliagung Sasmito Hadi, untuk mengisi jabatan pamong desa Kabag Pembangunan yang purnatugas, dilakukan tahapan sesuai Perda No. 7 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang diikuti 9 peserta. Untuk obyektifitas maka panitia dalam menyusun soal-soal berkerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.

“Dari sembilan peserta nilai tertinggi diraih Bambang Trinur Singgih, SE dengan nilai 140 dan ditetapkan melalui berita acara, calon yang lain bisa menerima dengan legawa. Untuk ini saya berterimakasih sekali kepada Fisipol UGM,” terang Sasmito.

Sedangkan Ketua Panitia Peneliti dan Penguji Pengisian Pamong Desa Kaliagung, Suwito didampingi Sekretaris Panitia Susi Ratriana menyatakan ujian tertulis langsung ditunggu Wakil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM Dr. Suharko, MA dan Kabid Administrasi dan Kerjasama Amirudin, SIP, Mec Dev dari Fisipol UGM. Hasil ujian, Estanurdianto memperoleh nilai 116, Bambang Trinur 140, Keminam SPt 114, Dawam 105, Giyana 119, Dwi Andrianto 101, Boby Ariandy SPd 109, Duwiyono 126 dan Edy Maryoso 109

MoA “University Network for Governance Innovation”

/0 Comments/in /by

Dalam rangka membangun jaringan antar universitas untuk inovasi pemerintahan, para dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  dari lima universitas menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) “University Network for Governance Innovation (UNfGI)” di Hotel Jayakarta, Yogyakarta pada 15 Agustus 2011. Kelima universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), Universtas Hassanudin (UNHAS), Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dan Universitas Tanjungpura (UNTAN).

Kelima institusi berkomitmen untuk memperluas kerjasama dalam mengembangkan inovasi pemerintahan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, publikasi serta advokasi. Komitmen tersebut dituangkan dalam MoA yang ditandatangani oleh dekan dari kelima fakultas, yakni: Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc (Dekan Fisipol UGM), Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA (Dekan Fisip UNHAS), Dr. I Basis Susilo (Dekan Fisip UNAIR), Dr. Syarifudin Hasyim, SH, NH (Dekan Fisip UNSYIAH), dan Drs. Mochtaria M. Noh (Dekan Fisip UNTAN).

Jaringan ini diharapkan menjadi sebuah forum studi yang menghubungkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik di daerah. Pengembangan forum UNfGI ini didukung sepenuhnya oleh Program KINERJA-USAID. (AMG/ai)

Analisis Stakeholder Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Kabupaten Bondowoso

/0 Comments/in /by
Pengarang Tim UNfGI

UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
ISBN –
Bahasa Indonesia
Halaman 56
Tahun 2011

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah tapal kuda yang memiliki kultur pesantren yang kuat. Pesantren menjadi institusi yang secara kultural dan sosiologis merasuk dalam kehidupan sosial masyarakat kabupaten Bondowoso. Tidak ada pesantren yang benar-benar dominan di disana. Tetapi masing-masing pesantren biasanya memiliki kyai yang kharismatik di mata santri-santrinya.

Kyai dalam pesantren juga memiliki pengaruh yang penting bagi pemangku kepentingan di Bondowoso. Bagi pesantren yang pengaruhnya lebih luas, biasanya memiliki jaringan pesantren dengan wilayah lain di luar Bondowoso, seperti Lumajang, Banyuwangi, dan Jember. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan peran ulama di kabupaten Bondowoso tidak bisa dianggap remeh.