Laporan Akademik Pengembangan Wilayah IMEKKO

	Pengarang	Tim Peneliti PPKK Fisipol UGM
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	164
	Tahun	2013

Wilayah Indonesia bagian timur identik dengan isu kemiskinan dan ketertinggalan, sehingga pertemuan negara dan masyarakat selalu dibingkai dalam wacana pertemuan negara (pemerintah) dengan si miskin. Masyarakat menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka dari kondisi keterisolasian dan ketertinggalan. Di sisi lain, sebenarnya selama ini masyarakat dijadikan sebagai objek dari social exclusion. Situasi tersebut merefleksikan bahwa negara tidak mampu memenuhi hak-hak sosial ekonomi warganya. Dengan kata lain jaminan social citizenship yang lebih menekankan kepada hak-hak ekonomi dan jaminan sosial untuk masyarakat masih jauh dari harapan. Kebijakan negara yang bersifat non intervensif terhadap pembangunan di Papua secara umum, menjadikan masyarakat Papua jauh dari perjumpaan dengan negara.

Ilustrasi itu persis dialami oleh masyarakat di kawasan Imekko, Sorong Selatan. Dilihat dari sisi sejarah, kawasan Imekko, khususnya Distrik Inanwatan adalah salah satu daerah pertama di Papua Barat yang dijadikan pusat pemerintahan oleh Belanda (dikenal dengan sebutan onderafdeling). Melalui Inawatanlah kemudian dikembangkan unit pemerintahan di Teminabuan dan Maybrat. Melalui Inanwatan pula aktivitas penginjilan –yang notabene juga memperkenalkan masyarakat tradisional dengan tradisi modern- di kawasan ini dilakukan. Dari sisi sumberdaya alam, kawasan Imekko dikenal memiliki beragam potensi baik hutan, tambang, maupun hasil laut.