Sebanyak 47 orang pegawai sipil negara (PNS) dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia berpartisipsi dalam Diklat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang diselenggarakan oleh PPKK FISIPOL UGM Yogyakarta. Bertempat di Hotel Grand Aston Yogyakarta, Diklat Renstra SKPD menyediakan format kelas interaktif dan partisipatif sehingga peserta mampu memahami dan menyerap materi diklat dengan optimal. Selama tiga hari terhitung sejak tanggal 9 – 11 Juni 2015, para peserta dapat berbagi ilmu dn pengalaman dengan para trainer diklat yang terdiri atas akademisi dan praktisi di jajaran kementerian atau badan penyelenggara negara.

---

PPKK FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada tanggal 3-5 Maret 2015. Diklat yang rutin diselenggarakan tersebut mengambil tempat pelaksanaan di FISIPOL UGM dan Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Peserta diklat adalah para aparatur sipil negara (PNS) dari berbagai SKPD di beberapa daerah di Indonesia.

---

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang terus berupaya mengelola dan memajukan wilayah yang dimekarkan dari Kabupaten Paniai pada tahun 2008. Dalam rangkaian upaya yang kontinu ini, semua pejabat Intan Jaya merasa bersyukur bisa terpilih untuk dibantu dan disentuh oleh tangan-tangan akademis dari UGM yang tidak pernah lelah membantu memberikan pendampingan kepada semua sektor yang ada. “Kami bersyukur, kami bisa menjadi salah satu kabupaten yang terpilih untuk dibantu. Ini anugerah luar biasa untuk kami yang mungkin tidak diperoleh kabupaten/kota yang lain,” kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni ketika menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Puewanto di ruang rapat dekanat Fisipol UGM, Selasa (28/4/2015).

Kabupaten Paser memiliki potensi alam yang kaya seperti batubara, batu alam dan perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan besar dalam sektor pertambangan dan perkebunan dapat dijumpai di kabupaten yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur ini. Bahkan,  salah satu perusahaan tambang batubara multinasional sudah beroperasi di Paser sejak tahun 1993. Kekayaan sumberdaya alam bisa menjadi keuntungan suatu daerah karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi ketergantungan daerah pada sektor hulu dan industri ekstraktif bisa juga menjadi bumerang bagi daerah tersebut. Pemerintah Daerah (Pemda) harus memahami ironi tersebut dan dituntut untuk memiliki antisipasi yang matang. Langkah visioner perlu segera dilakukan agar kelak pemerintah daerah siap menghadapi masa transisi pasca tambang yaitu ketika perusahaan-perusahaan pertambangan telah selesai beroperasi dan PAD tidak lagi bisa mengandalkan sektor tambang.