Bimtek Paser Hari ke-3: Kerja Sama Trilateral-Desk di Bappeda DIY

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi Bappeda terbaik seluruh Indonesia karena mengandalkan kerja sama tiga titik desk yang saling mendukung. “Kita menguatkan jaringan kerja sama tiga desk dengan menggandeng Bappeda Kabupaten/Kota, dan SKPD-SKPD teknis mulai dari Provinsi hingga Kabupaten Kota. Hanya dengan cara ini usulan-usulan masyarakat bisa diterima dan didengarkan dengan mekanisme yang profesional dan tentunya bebas dari politisasi yang cenderung keliru,” kata Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto dalam sesi penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD dalam rangkaian acara Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Anggaran dengan Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Jumat, 10/4/2015). Acara ini adalah salah satu dari rangkaian acara Bimtek Renstra dan Anggaran yang diprakarsai oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM.

Tavip lebih lanjut menjelaskan bahwa penguatan jaringan ini juga memerhatikan karakteristik kawasan dan kewilayahan yang cenderung tidak diperhatikan daerah lain yang terjebak dalam ego-sektor, dan ego-wilayah. Padahal, menurutnya analisis-analisis khusus untuk tentukan pagu anggaran juga memerlukan keberanian dari Bappeda untuk tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan ego-sektoral dan ego-kewilayahan. “DIY cenderung aman dan jarang sekali terjebak dengan skema dan trik-trik politik, karena pemimpin (Gubernur) DIY itu ditetapkan bukan dipilih. Ini merupakan salah satu keuntungan DIY yang di banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota selalu menjadi rintangan,” jelasnya.

Bappeda DIY yang terkenal dengan pemusatan data, transparansi dan tingkat perencanaan dan pengendalian yang tinggi menggunakan beberapa produk on-line yang bahkan lebih maju dan berprospek ketimbang e-gov yang dijalankan di DKI Jakarta. “Kami berusaha meminimalisir SKPD yang salah menyusun program dan kegiatan. Sistem ini mengantar kami untuk bisa membantu Gubernur menyusun kebijakan umum terkait APBD. Jika ada provinsi atau Kabupaten/Kota yang mau mereplikasi sistem ini, kami akan bagikan dan berikan panduannya secara gratis,” sambungnya.

Dikatakan bahwa dengan sistem ini peluang pagu-pagu anggaran dipolitisasi menjadi program dan wewenang politisi menjadi terbatas. “Inti dari Bappeda ada di Perencanaan dan Pengendalian. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman dalam menyusun Renstra. Jika ada politisasi dalam perencanaan, maka Bappeda tentunya akan sulit dalam pengendalian. Kami meminimalisir bahkan menghilangkan hal-hal negatif di Perencanaan dan dengan sendirinya akan sangat terbantu ketika mengendalikan. Bappeda DIY didukung oleh sistem On-line yang bagus, ada jogjaplan, jogjadataku, sistem integrasi RDPK, dan sistem on-line Bappeda. Dengan semua ini kinerja SKPD dapat dikontrol dengan baik. Bahkan, sistem mengetahui dengan pasti SKPD mana saja yang tidak maksimal menjalankan program dan kegiatan,” katanya.

Achmad Murjani, Staf bidang Sarana dan Pra-sarana Bappeda Paser mengakui bahwa Bappeda DIY sukses menjaga keseimbangan antara perencanaan dan pengendalian karena memiliki posisi yang kuat dan tidak semena-mena dikooptasi oleh dinamika politik. Menurutnya, dengan profesionalisme dan tekad yang kuat, syering pengalaman dari Bappeda DIY ini bisa berguna untuk Bappeda Paser. “Ini adalah contoh yang bagus dan tentunya input yang berguna untuk seluruh proses Bimtek. Saya berharap, ke depan sistem ini bisa diadopsi oleh Bappeda Paser,” katanya.

Murjani juga mengapresiasi pola dan tahapan bimbingan teknis PPKK, Fisipol UGM. Menurutnya, ini adalah bimbingan teknis yang memberikan banyak wawasan, input dan strategi mengenai penyusunan Renstra dan Anggaran. “Yang masih harus diperhatikan adalah sinkronisasi materi. Mungkin sebelum Bimtek, para narasumber perlu memberikan bahan-bahan yang bisa kami dalami di Paser sebelum Bimtek,” ujarnya