Cendrawasih Pos, 11 Juli 2011. Guna mempersiapkan Wamena menjadi Kotamadya Lembah Baliem, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meminta tim peneliti dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada (PPKK Fisipol UGM) untuk melakukan studi. Salah seorang anggota tim PPKK Fisipol UGM, Bahruddin M.Sc mengatakan, studi yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
Dari hasil studi yang dilakukan kata Bahruddin, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan yang serius, salah satunya adalah di sektor pendidikan.“Kami mendatangi salah satu sekolah (maaf nama sekolah tidak kami sebutkan), hanya ada dua guru yang aktif mengajar, kami menanyakan kemana guru yang lain, mereka bilang pindah dan memilih menjadi pejabat di daerah pemekaran, ini kan persoalan serius ,”ujarnya kepada wartawan di Baliem Pilamo Hotel Wamena, Sabtu (9/7/2011).
Oleh karena itu kata Bahruddin, sebelum pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru, yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas pemerintahan. “Pemerintah daerah Jayawijaya meminta kami untuk studi terkait pembentukan kotamadya Lembah Baliem, dari hasil studi kami melihat memang potensinya sangat besar, tapi masih ada beberapa kendala yang harus segera dibenahi dan persiapkan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan, seharusnya pemerintahan hadir untuk menyediakan pelayanan publik, tetapi di beberapa tingkatan pemerintahan hal itu belum terbukti,” tandasnya.
Untuk itu lanjut Bahruddin, pihaknya menyarankan kepada Pemkab Jayawijaya, memperkuat kapasitas. “Keinginan dari Pemkab Jayawijaya untuk pembentukan kotamadya Lembah Baliem itu memang bagus dan perlu bersabar, karena itu sambil revisi UU 32 yang nantinya akan berindikasi pada revisi PP 08 tentang pembentukan kota dan wilayah otonom baru, maka yang harus dilakukan dengan memperkuat kapasitas, begitu pintu terbuka di pusat maka sudah semuanya sudah siap, tidak perlu manipulasi data, karena sudah siap,” jelasnya.
“Selama ini orang bicara pemekaran dulu baru pembangunan, sekarang kita balik yang harus dilakukan adalah perkuat kapasitas dulu,” sambungnya.
“Kami sarankan untuk memperkuat dan membangun Pegunungan Tengah Papua, bisa mengadopsi konsep yang diterapkan oleh pemerintah daerah Jakarta yaitu ada namanya Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi). Dimana dengan konsep seperti ini maka persoalan yang dihadapi kota Jakarta atau kota lainnya tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah kota Jakarta melainkan menjadi perhatian pemerintah sekitarnya. Kalau konsep seperti ini yang diterapkan di wilayah pegunungan tengah papua, sambil menunggu pintu terbuka di pusat, maka wilayah Pegunungan bisa jauh lebih,” pungkasnya. (sumber: Cendrawasih Pos, 11 Juli 2011)
PPKK Fisipol UGM dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2012, berdampingan dengan Diklat Renstra VI yang dimulai sehari kemudian, mengadakan Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Diklat Penyusunan LAKIP). Diklat yang bertujuan meningkatkan kemampuan dasar dan teknis PNS ini, diikuti oleh 55 peserta yang merupakan staf maupun pejabat pemerintah daerah.
