Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	74
	Tahun	2011

Situasi politik lokal di Kabupaten Jember kurang kondusif untuk melahirkan kebijakan yang inovatif. Persoalan korupsi yang menjerat elit politik menyebabkan roda pemerintahan terganggu. Bupati dan wakil Bupati terpilih 2010-2015 menjadi terdakwa kasus korupsi. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Gubernur Jawa Timur mengangkat Drs. Zarkasi sebagai Pejabat Bupati. Penunjukan Pejabat Bupati tidak berarti menyelesaikan masalah.

Secara regulasi pengangkatan tersebut menyelesaikan masalah karena Kewenangan Pejabat Bupati setara dengan Bupati definitif. Namun secara politis tidak demikian. Pejabat Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan memiliki hambatan politis untuk akselerasi kebijakan pembangunan, baik bidang pendidian maupun kesehatan. Selain hambatan politis, Pejabat Bupati juga kurang mampu menggerakkan gerbong birokrasi. Banyak pihak yang mengatakan bahwa orang-orang kunci di Bappeda lebih berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Sayangnya posisi strategis Bappeda yang didukung sumberdaya manusia yang relaitif lebih baik dari pada SKPD lainnya juga mengalami krisis kepemimpinan. Kepala Bappeda terjerat kasus korupsi. Posisi ini menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan daerah.

	Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	91
	Tahun	2011

Kajian inovasi bidang ekonomi berupa pelayanan satu pintu yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung sudah menunjukkan kemajuan yang dilakukan oleh BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu). Berbagai inovasi dalam proses perijinan satu pintu sudah banyak dilakukan oleh BPPT seperti keberadaan tim teknis yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perijinan, keberadaan web site BPPT yang memuat berbagai informasi mengenai jenis dan prosedur pelayanan perijinan di BPPT, adanya mekanisme pengaduan melalui call center ataupun konsumen dapat langsung ke BPPT lewat kotak saran yang disediakan di depan pintu masuk kantor dan pelayanan jemput bola.

Meskipun demikian, pelayanan perijinan masih terdapat kelemahan misalnya masih belum adanya kepastian waktu penyelesaian perijinan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan, terbatasnya sarana informasi pelayanan perijinan, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai formalitas dan legalitas usaha dalam bentuk surat ijin serta lemahnya penegakan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki ijin.

Dari hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa masih terjadi dominasi dalam proses kebijakan di elit-elit politik seperti emerintah, BPPT, Bappeda dan Bupati. Proses komunikasi dengan asosiasi-asosiasi bisnis seperti HIPMI, IWAPI, dan KADIN belum berjalan secara baik. Demikian juga dengan media massa seperti Radio Perkasa, Radar Tulungagung dan sebagainya. Hal ini akhirnya mengakibatkan CSO-CSO ini tidak memiliki kekuatan dalam mendorong inovasi perijinan.

	Pengarang	PPKK Fisipol UGM
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	186
	Tahun	2010

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten RajaAmpat Tahun2011– 2030,selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Raja Ampat, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030. Maksud disusunnya RPJPD ini adalah guna memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita, tujuan daerah dan nasional serta sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Selain itu juga RPJPD ini menjadi acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Raja Ampat.

	Pengarang	PPKK Fisipol UGM
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	372
	Tahun	2010

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Raja Ampat 2011–2015 bersifat melanjutkan dan memperbarui tahap pembangunan sebelumnya. Keberlanjutan dan pembaruan tahapan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional dengan penyesuaian-penyesuaian menurut kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat di Daerah. RPJMD Kabupaten Raja Ampat didasarkan pada dan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang bersifat spesifik di Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah hasil pemekaran, daerah kepulauan, daerah yang memiliki kesenjangan dengan daerah lain pada umumnya, dan daerah yang memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata, dalam porsinya sebagai rencana daerah berjangka menengah (5 tahunan).