Entries by admin

Riset Lapangan Penyusunan Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rantek RPJMD Tahun 2025-2030

Riset Lapangan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 Kabupaten Sumbawa Barat

Pada bulan Juli 2023, Tim Peneliti PPKK Fisipol UGM melaksanakan riset lapangan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka penyusunan Ranwal RPJPD dan Rantek RPJMD. Kegiatan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dikembangkan serta memetakan isu strategis yang perlu diintervensi melalui dokumen perencanaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan perangkat daerah dan observasi lapangan ke beberapa potensi yang dimiliki KSB. Beberapa potensi yang dimiliki KSB di antaranya kawasan pertanian, wisata minat khusus selancar di sejumlah pantai KSB, serta kawasan industri.

Di samping itu, beberapa isu strategis daerah yang perlu menjadi perhatian adalah pengembangan ekonomi non-tambang, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, dan peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.

Pendampingan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026.

Pendampingan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026.

Perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu dinamis dalam merespon perkembangan kondisi sosial. Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk merumuskan sasaran, target kinerja, strategi, dan program pembangunan yang fokus dan efektif dalam mencapai visi dan misi, serta sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pariwisata inklusif masih menjadi salah satu isu strategis yang perlu untuk direspon secara lintas sektor.

Pendampingan Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya.

Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya.

Provinsi Papua Barat Daya berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran wilayah memiliki tujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Guna mewujudkan tujuan tersebut, sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan dokumen perencanaan sebagai salah satu instrumen pembangunan.

Beberapa isu strategis yang akan direspon oleh pemerintah Provinisi Papua Barat Daya adalah 1) pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan; 2) keberdayaan OAP, perlindungan masyarakat adat dan kesetaraan gender; 3) pengembangan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 4) penguatan perekonomian berbasis sektor unggulan dan potensial; 5) pembentukan kebijakan tata ruang, termasuk tata ruang laut dan kelestarian lingkungan; 6) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian; 7) respon kebijakan actual otonomi khusus dan pembentukan suprastruktur pemerintahan DOB yang kapabel; 8) penyiapan SDM birokrasi dan sektor swasta melalui kebijakan afirmasi, representasi dan meritrokrasi; dan 9) peningkatan harmoni sosial dan stabilitas wilayah.

Riset Lapangan Revisi RISPAM Kabupaten Manggarai Barat

Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Manggarai Barat merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang SPAM dan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.

Berdasarkan hasil reviu 5 tahunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2036 diperlukan pembaharuan data terkait kondisi SPAM Eksisting. Sehingga perlu dilaksanakan perbaikan dokumen RISPAM Kabupaten Manggarai Barat untuk mengetahui kinerja, ketersediaan, serta cakupan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan wisatawan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Pendampingan Penyusunan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026

Berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Kudus pada tahun 2023 dan agenda pilkada serentak pada tahun 2024 mengharuskan Kabupaten Kudus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah pada masa transisi yaitu terhitung sejak berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Kudus hingga pelantikan Kepala Daerah definitif.

Dokumen RPD, dalam konteks perencanaan, merupakan salah satu instrumen pembangunan yang diperlukan oleh daerah. Dokumen RPD memuat tentang identifikasi permasalahan pembangunan daerah, penentuan kondisi ideal yang diharapkan, serta intervensi kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan.

Pendampingan penyusunan RPD ini bertujuan untuk mendorong terciptanya dokumen perencanaan daerah yang baik sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kudus untuk bepartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Beberapa isu strategis yang dirumuskan dan perlu direspon dalam RPD, antara lain terkait transformasi ekonomi yang berdaya saing, daya saing SDM, birokrasi yang dinamis dan berintegritas, serta pembangunan berkelanjutan dan berbasis wilayah dengan mengutamakan peran desa dan kecamatan.

Ujian Seleksi Pamong Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Ujian Seleksi Pengangkatan Pamong Kalurahan untuk posisi Kaur Danarta, Dukuh Kebondalem, Dukuh Beloran, dan Dukuh Potrojayan telah terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) .

Penyelenggaraan Ujian Seleksi Pengisian  Pamong Kalurahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Komponen ujian sesuai dengan Perda dan ditulis berdasarkan urutan pelaksanaan ujian sebagai berikut:

  1. Tes Psikologi;
  2. Ujian Tertulis: Tes Potensi Akademik dan Tes Kemampuan Bidang;
  3. Ujian Keterampilan: (1) Praktik Komputer dan (2) Praktik Pidato/Memimpin Rapat;
  4. Tes Wawancara

Pelaksanaan ujian seleksi pamong kalurahan dilaksanakan di kampus Fisipol UGM pada hari Kamis, 15 Desember 2022.  Kegiatan seleksi pamong kalurahan untuk mengisi empat jabatan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Madurejo, masing-masing yaitu Kepala Urusan Danarta, Dukuh Kebondalem, Dukuh Beloran, dan Dukuh Potrojayan. Ujian seleksi diikuti oleh 22 orang calon pamong kalurahan yang berasal dari beragam latar belakang.

Dari 22 orang peserta ujian calon pamong yang mengikuti seleksi berdasarkan lowongan jabatan pengisian ada 14 calon yang mengikuti seleksi untuk posisi Kepala Urusan Danarta, 3 calon mengikuti seleksi untuk posisi Dukuh Kebondalem, 2 calon untuk posisi Dukuh Beloran, dan 3 calon untuk Dukuh Potrojayan.

Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Kutai Barat

Presentasi Laporan Akhir Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 di El Hotel Royale Malioboro. Presentasi ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri secara luring oleh Bapedalitbang Kabupaten Kutai Barat dan seluruh perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat secara daring.

Roadmap SIDa Kabupaten Kutai Barat mengidentifikasi kondisi eksisting inovasi daerah, kondisi SIDa yang ingin dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan, hingga rencana aksi penguatan SIDa lima tahun mendatang.

Secara garis besar, rencana aksi prioritas inovasi selama lima tahun mendatang berfokus pada penguatan ekosistem inovasi dan pilar-pilar pengembangan inovasi, yaitu pilar tata kelola, pilar kualitas SDM, dan pilar ekonomi kerakyatan.

PAPUA STRATEGIC POLICY FORUM #6 Desain Pembangunan Untuk Memproteksi Orang Asli Papua

Papua Strategic Policy Forum (PSPF) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM . Pada PSPF seri ke-6 ini, tema yang diangkat adalah “Desain Pembangunan Untuk Memproteksi Orang Asli Papua”.

TUJUAN

· Memberikan catatan evaluasi pelaksanaan UU Otsus dan rekomendasi bagi penyempurnaan UU Otsus.

· Membahas terkait usulan kebijakan di masing-masing sektor pelayanan publik berdasarkan pengamatan dan pengalaman masing-masing narasumber sebagai upaya memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat.

· Mendorong percepatan pembangunan Papua yang berpihak pada kepentingan OAP tanpa menegasikan peran dari sesama anak bangsa dalam membangun Papua.

PAPUA STRATEGIC POLICY FORUM #5 Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua

Papua Strategic Policy Forum merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM . Pada seri ke-5 ini, tema yang diangkat adalah “Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua”.

Tujuan Papua Strategic Policy Forum #5

• Membahas terkait upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua melalui pembentukan pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua.

• Mendorong percepatan penyelesaian akar permasalahan konflik di Papua dengan proses yang dialogis dan setara antara “Jakarta dan Papua” dengan berpijak pada kebenaran ilmiah dan sejarah.

Diskusi Beranda Kebangsaan #1 “Mempersiapkan Generasi Unggul Papua Melalui Pendidikan Inklusif dan Humanis”

Selasa, 30 Juni 2020

Diskusi Beranda Kebangsaan #1 “Mempersiapkan Generasi Unggul Papua Melalui Pendidikan Inklusif dan Humanis”

Membahas dan mendiskusikan pengalaman belajar akademik dan non-akademik mahasiswa asal Papua di Yogyakarta.

Memberikan inspirasi dan teladan kepada para siswa/i asal Papua untuk berani berkuliah dan mencapai tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka membangun bangsa. –

Mendorong pemerhati pendidikan untuk mereplikasi program pendampingan pendidikan yang inklusif dan humanis agar semakin banyak mahasiswa asal Papua yang bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.