Entries by admin

Pendampingan Penyusunan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026

/0 Comments/in , , /by

Berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Kudus pada tahun 2023 dan agenda pilkada serentak pada tahun 2024 mengharuskan Kabupaten Kudus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah pada masa transisi yaitu terhitung sejak berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Kudus hingga pelantikan Kepala Daerah definitif.

Dokumen RPD, dalam konteks perencanaan, merupakan salah satu instrumen pembangunan yang diperlukan oleh daerah. Dokumen RPD memuat tentang identifikasi permasalahan pembangunan daerah, penentuan kondisi ideal yang diharapkan, serta intervensi kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan.

Pendampingan penyusunan RPD ini bertujuan untuk mendorong terciptanya dokumen perencanaan daerah yang baik sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kudus untuk bepartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Beberapa isu strategis yang dirumuskan dan perlu direspon dalam RPD, antara lain terkait transformasi ekonomi yang berdaya saing, daya saing SDM, birokrasi yang dinamis dan berintegritas, serta pembangunan berkelanjutan dan berbasis wilayah dengan mengutamakan peran desa dan kecamatan.

Ujian Seleksi Pamong Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

/0 Comments/in , /by

Ujian Seleksi Pengangkatan Pamong Kalurahan untuk posisi Kaur Danarta, Dukuh Kebondalem, Dukuh Beloran, dan Dukuh Potrojayan telah terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) .

Penyelenggaraan Ujian Seleksi Pengisian  Pamong Kalurahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Komponen ujian sesuai dengan Perda dan ditulis berdasarkan urutan pelaksanaan ujian sebagai berikut:

  1. Tes Psikologi;
  2. Ujian Tertulis: Tes Potensi Akademik dan Tes Kemampuan Bidang;
  3. Ujian Keterampilan: (1) Praktik Komputer dan (2) Praktik Pidato/Memimpin Rapat;
  4. Tes Wawancara
Peserta Ujian Seleksi Pamong Kalurahan Madurejo yang mendapatkan nilai tertinggi berfoto dengan lurah, ketua panitia dan tim penguji dari Fisipol UGM.

Pelaksanaan ujian seleksi pamong kalurahan dilaksanakan di kampus Fisipol UGM pada hari Kamis, 15 Desember 2022.  Kegiatan seleksi pamong kalurahan untuk mengisi empat jabatan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Madurejo, masing-masing yaitu Kepala Urusan Danarta, Dukuh Kebondalem, Dukuh Beloran, dan Dukuh Potrojayan. Ujian seleksi diikuti oleh 22 orang calon pamong kalurahan yang berasal dari beragam latar belakang.

Dari 22 orang peserta ujian calon pamong yang mengikuti seleksi berdasarkan lowongan jabatan pengisian ada 14 calon yang mengikuti seleksi untuk posisi Kepala Urusan Danarta, 3 calon mengikuti seleksi untuk posisi Dukuh Kebondalem, 2 calon untuk posisi Dukuh Beloran, dan 3 calon untuk Dukuh Potrojayan.

Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Kutai Barat

/0 Comments/in , , /by

Presentasi Laporan Akhir Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022 di El Hotel Royale Malioboro. Presentasi ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri secara luring oleh Bapedalitbang Kabupaten Kutai Barat dan seluruh perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat secara daring.

Roadmap SIDa Kabupaten Kutai Barat mengidentifikasi kondisi eksisting inovasi daerah, kondisi SIDa yang ingin dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan, hingga rencana aksi penguatan SIDa lima tahun mendatang.

Secara garis besar, rencana aksi prioritas inovasi selama lima tahun mendatang berfokus pada penguatan ekosistem inovasi dan pilar-pilar pengembangan inovasi, yaitu pilar tata kelola, pilar kualitas SDM, dan pilar ekonomi kerakyatan.

PAPUA STRATEGIC POLICY FORUM #6 Desain Pembangunan Untuk Memproteksi Orang Asli Papua

/0 Comments/in , /by

Papua Strategic Policy Forum (PSPF) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM . Pada PSPF seri ke-6 ini, tema yang diangkat adalah “Desain Pembangunan Untuk Memproteksi Orang Asli Papua”.

TUJUAN

· Memberikan catatan evaluasi pelaksanaan UU Otsus dan rekomendasi bagi penyempurnaan UU Otsus.

· Membahas terkait usulan kebijakan di masing-masing sektor pelayanan publik berdasarkan pengamatan dan pengalaman masing-masing narasumber sebagai upaya memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat.

· Mendorong percepatan pembangunan Papua yang berpihak pada kepentingan OAP tanpa menegasikan peran dari sesama anak bangsa dalam membangun Papua.

PAPUA STRATEGIC POLICY FORUM #5 Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua

/0 Comments/in , /by

Papua Strategic Policy Forum merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM . Pada seri ke-5 ini, tema yang diangkat adalah “Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua”.

Tujuan Papua Strategic Policy Forum #5

• Membahas terkait upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua melalui pembentukan pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua.

• Mendorong percepatan penyelesaian akar permasalahan konflik di Papua dengan proses yang dialogis dan setara antara “Jakarta dan Papua” dengan berpijak pada kebenaran ilmiah dan sejarah.

Diskusi Beranda Kebangsaan #1 “Mempersiapkan Generasi Unggul Papua Melalui Pendidikan Inklusif dan Humanis”

/0 Comments/in , /by

Selasa, 30 Juni 2020

Diskusi Beranda Kebangsaan #1 “Mempersiapkan Generasi Unggul Papua Melalui Pendidikan Inklusif dan Humanis”

Membahas dan mendiskusikan pengalaman belajar akademik dan non-akademik mahasiswa asal Papua di Yogyakarta.

Memberikan inspirasi dan teladan kepada para siswa/i asal Papua untuk berani berkuliah dan mencapai tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka membangun bangsa. –

Mendorong pemerhati pendidikan untuk mereplikasi program pendampingan pendidikan yang inklusif dan humanis agar semakin banyak mahasiswa asal Papua yang bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Diskusi Daring “Membangun Harmoni di Tengah Isu Rasisme dan Diskriminasi”

/0 Comments/in , /by

Sabtu, 20 Juni 2020

Ujaran rasisme sangat terlihat jelas di beberapa daerah di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Akan tetapi, semboyan ini belum mengakar kuat di dalam masing-masing individu maupun kelompok.

Di sisi lain, pembahasan mengenai anti rasisme tidak pernah dibahas secara mendalam. Upaya pengarusutamaan anti rasisme dalam penyelengaraan pembangunan belum pernah dimunculkan dalam aksi yang lebih konkret.

Merespon permasalahan tersebut, Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan kerjasama (PPKK) Fisipol UGM memandang perlu untuk membahas “Membangun Harmoni di Tengah Isu Rasisme dan Diskriminasi” dalam sebuah forum diskusi secara daring/online.

PAPUA STRATEGIC POLICY FORUM #4 Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan & Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19

/0 Comments/in , /by

Kamis, 18 Juni 2020

Kasus pandemi COVID-19 di dunia terus meningkat. Hingga per 7 Juni 2020, tercatat lebih dari 6 juta kasus positif diseluruh dunia dan hampir menembus 31 ribu kasus di Indonesia. Sementara itu, kasus positif COVID-19 di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang berhasil terkonfirmasi masing-masing sebesar 1.064 dan 179. Selain sektor ekonomi, terdapat sektor utama lainnya, yakni kesehatan dan pendidikan yang aktivitasnya paling terdampak.

Papua Strategic Policy Forum merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM . Pada seri ke-4 ini, tema yang diangkat adalah ”Tantangan dan Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pendidikan & Kesehatan di Papua Pada Masa Pandemi COVID-19”.

PAPUA STRATEGIC POLICY FORUM #3 Arah Baru Kebijakan Pembangunan Papua Memasuki Era Normal Baru

/0 Comments/in , /by

Selasa, 9 Juni 2020

Perkembangan kasus COVID-19 di dunia terus meningkat, termasuk di Papua. Papua yang sudah memiliki masalah pelik dan khusus, kini juga harus disibukkan dengan ‘pekerjaan rumah’ penanganan COVID-19 dengan berbagai keterbatasannya. Selain berdampak serius bagi kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 juga berdampak sangat besar terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional serta kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Membangun Kemitraan dalam Pengelolaan Alokasi Bisnis Hilir LNG

/0 Comments/in , /by
Judul : Membangun Kemitraan dalam Pengelolaan Alokasi Bisnis Hilir LNG
Penulis : Danang Wahyuhono, Isep Parid Yahya, dan Alfath Bagus Panuntun EI
Reviewer : Bambang Purwoko, Gabriel Lele
Bahasa : Indonesia
Halaman : 4
Penerbit : PPKK Fisipol UGM

Pengantar
Gas bumi merupakan salah satu sumber daya strategis nasional yang arah pemanfaatannya dewasa ini mulai mengalami pergeseran. Produksi gas bumi diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan pengurangan ekspor secara bertahap. Kebijakan ini menggeser paradigma gas bumi yang tidak lagi diposisikan sebagai komoditas ekspor tetapi sebagai penggerak ekonomi nasional (Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, 2018).

Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi dari industri gas yang ada di wilayahnya. Salah satu proyek gas alam cair (LNG) terbesar yang terdapat di Papua Barat adalah Tangguh Train 3 yang memiliki kapasitas 3,8 Mtpa dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional/PSN (Laporan Tahunan SKK Migas, 2017). Papua Barat kemudian mendapatkan prioritas pemanfaatan gas bumi sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai daerah penghasil dari pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Menteri ESDM No.4112/13/MEM.M/2014 perihal “Persetujuan Alokasi LNG Tangguh kepada Provinsi Papua Barat untuk pemenuhan kebutuhan kelistrikan di wilayah Papua”. Keputusan ini menjadi dasar alokasi 20 MMSCFD LNG Tangguh yang diproduksi BP Berau Ltd kepada Provinsi Papua Barat. Adanya hak pemanfaatan tersebut memperluas domain tata kelola sektor migas hingga di level daerah. Tata kelola alokasi LNG kemudian tidak hanya berada pada ranah bisnis, namun memerlukan pula keterlibatan dari Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil dan Kabupaten Fakfak sebagai daerah pengembangan produksi sebagaimana dipersyaratkan oleh SKK Migas.

Policy brief ini berangkat dari kajian akademik tentang upaya membangun kemitraan antara Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak dalam Pengelolaan Alokasi LNG Tangguh. Kajian tersebut menemukan berbagai tantangan yang analisis dan rekomendasinya dapat menjadi sumbangan untuk perbaikan tata kelola sektor migas, terutama terkait pola kemitraan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten penghasil, serta distribusi pendapatan kepada masing-masing daerah.

Silakan unduh Policy Biref Membangun Kemitraan dalam Pengelolaan Alokasi Bisnis Hilir LNG