Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	4
	Tahun	2013

Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu indikator dalam menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Selain menjadi ukuran yang mendasar dalam keberhasilan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik juga menjadi substansi dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri yakni menyelenggarakan pemerintahan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan di bidang perizinan. Kemudahan dalam pengurusan perizinan bukan hanya sebagai sebuah keharusan dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan dalam kerangka Good Governance. Penyederhanaan di bidang pengurusan perizinan dengan menempatkannya pada sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) menjadi suatu pilihan dalam memudahkan masyarakat melakukan pengurusan perizinan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menginisiasi, menerapkan dan mengimplementasikan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dalam proses pengurusan perizinan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh perizinan. Lima tahun sejak diresmikannya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) di tahun 2007, perlu kiranya untuk menimbang kembali implementasi PPTSP oleh pemerintah kota Banda Aceh guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik terkait layanan perizinan kepada masyarakat.

	Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	4
	Tahun	2013

Performa pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan menjadi salah satu indikator penting dari keseriusan dalam mendorong pertumbuhan investasi, perekonomian daerah, ataupun pelayanan publik secara umum. Sejalan dengan itu, Kota Yogyakarta memperlihatkan contoh yang sangat baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Sejak pelayanan perizinan terpadu satu atap diinisiasikan pada tahun 2000, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terus berinovasi hingga menghasilkan sejumlah prestasi gemilang di bidang perizinan. Pada level internasional, dinas ini berhasil meraih peringkat pertama dalam kemudahan izin di Indonesia. Berdasarkan Survey Doing Business Tahun 2012 yang dilakukan oleh International Finance Coorporation Bank Dunia di 183 negara dan 20 kota di Indonesia, mendirikan usaha di Kota Yogyakarta hanya membutuhkan waktu 29 hari dan melalui 8 prosedur. Atau dengan kata lain, hal ini jauh lebih efisien dibandingkan rata-rata Indonesia pada indeks global pada indikator sama yang mencapai 117 hari.

	Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	4
	Tahun	2013

Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan dasar tingkat pertama, mempunyai tugas dan peran melakukan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang di wilayah kerjanya. Salah satu indikator keberhasilan layanan Puskesmas terletak pada kepuasan pengguna layanan dan besarnya respon pengguna layanan terhadap aspirasi dan keluhan pengguna layanan. Maka dari itu, dalam rangka memperbaiki kualitas layanan, Puskesmas Kauman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mempunyai terobosan baru yaitu mengembangkan kontrak pelayanan (Citizen Charter). Pengembangan kontrak pelayanan dilakukan beriringan dengan pemenuhan SPM dan penyelenggaraan survey kepuasan pengguna (IKM). SPM dan IKM dianggap belum mampu mendorong perbaikan kualitas layanan di Puskesmas Kauman. Kontrak pelayanan dianggap sebagai instrumen alternatif yang lebih efektif.

	Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	4
	Tahun	2013

Partisipasi masyarakat merupakan elemen esensial untuk peningkatan kualitas pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini disadari betul oleh Pemerintah Kabupaten Jenponto Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM). Diawali dari inisiasi di lima desa tahun 2006, saat ini LPM di Jeneponto telah tersebar di 48 desan dan 1 tingkat kabupaten. Pengembangan LPM membawa dampak signifikan bagi pengembangan partisipasi masyarakat, penerapan nilai-nilai demokrasi, hingga keberpihakan kepada kelompok marginal. Berfungsinya LPM juga berperan dalam meningkatkan kinerja pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan.