Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	4
	Tahun	2013

Keberhasilan praktek pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Probolinggo telah dikenal luas di Indonesia. Nilai indeks kualitas pembangunan pendidikan Kota Probolinggo sudah ada dilevel cukup baik, yaitu 80,17 atau lebih tinggi 6 angka dari rata-rata indeks pendidikan di Jawa Timur. Meskipun demikian, posisi tersebut berada paling rendah jika dibandingkan dengan sembilan kota lain di Jawa Timur. Sehingga, ulasan tentang pelaksanaan MBS di Probolinggo tepat untuk menjadi rujukan bagaimana praktek MBS dikelola di suatu daerah berkarakter perkotaan.

	Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	4
	Tahun	2013

Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu indikator dalam menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Selain menjadi ukuran yang mendasar dalam keberhasilan pelayanan pemerintahan, pelayanan publik juga menjadi substansi dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri yakni menyelenggarakan pemerintahan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan di bidang perizinan. Kemudahan dalam pengurusan perizinan bukan hanya sebagai sebuah keharusan dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemerintahan dalam kerangka Good Governance. Penyederhanaan di bidang pengurusan perizinan dengan menempatkannya pada sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) menjadi suatu pilihan dalam memudahkan masyarakat melakukan pengurusan perizinan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menginisiasi, menerapkan dan mengimplementasikan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dalam proses pengurusan perizinan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh perizinan. Lima tahun sejak diresmikannya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) di tahun 2007, perlu kiranya untuk menimbang kembali implementasi PPTSP oleh pemerintah kota Banda Aceh guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik terkait layanan perizinan kepada masyarakat.

	Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	4
	Tahun	2013

Performa pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perizinan menjadi salah satu indikator penting dari keseriusan dalam mendorong pertumbuhan investasi, perekonomian daerah, ataupun pelayanan publik secara umum. Sejalan dengan itu, Kota Yogyakarta memperlihatkan contoh yang sangat baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Sejak pelayanan perizinan terpadu satu atap diinisiasikan pada tahun 2000, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terus berinovasi hingga menghasilkan sejumlah prestasi gemilang di bidang perizinan. Pada level internasional, dinas ini berhasil meraih peringkat pertama dalam kemudahan izin di Indonesia. Berdasarkan Survey Doing Business Tahun 2012 yang dilakukan oleh International Finance Coorporation Bank Dunia di 183 negara dan 20 kota di Indonesia, mendirikan usaha di Kota Yogyakarta hanya membutuhkan waktu 29 hari dan melalui 8 prosedur. Atau dengan kata lain, hal ini jauh lebih efisien dibandingkan rata-rata Indonesia pada indeks global pada indikator sama yang mencapai 117 hari.