Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi Bappeda terbaik seluruh Indonesia karena mengandalkan kerja sama tiga titik desk yang saling mendukung. “Kita menguatkan jaringan kerja sama tiga desk dengan menggandeng Bappeda Kabupaten/Kota, dan SKPD-SKPD teknis mulai dari Provinsi hingga Kabupaten Kota. Hanya dengan cara ini usulan-usulan masyarakat bisa diterima dan didengarkan dengan mekanisme yang profesional dan tentunya bebas dari politisasi yang cenderung keliru,” kata Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto dalam sesi penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD dalam rangkaian acara Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Anggaran dengan Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Jumat, 10/4/2015). Acara ini adalah salah satu dari rangkaian acara Bimtek Renstra dan Anggaran yang diprakarsai oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM.

Tavip lebih lanjut menjelaskan bahwa penguatan jaringan ini juga memerhatikan karakteristik kawasan dan kewilayahan yang cenderung tidak diperhatikan daerah lain yang terjebak dalam ego-sektor, dan ego-wilayah. Padahal, menurutnya analisis-analisis khusus untuk tentukan pagu anggaran juga memerlukan keberanian dari Bappeda untuk tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan ego-sektoral dan ego-kewilayahan. “DIY cenderung aman dan jarang sekali terjebak dengan skema dan trik-trik politik, karena pemimpin (Gubernur) DIY itu ditetapkan bukan dipilih. Ini merupakan salah satu keuntungan DIY yang di banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota selalu menjadi rintangan,” jelasnya.

Bappeda DIY yang terkenal dengan pemusatan data, transparansi dan tingkat perencanaan dan pengendalian yang tinggi menggunakan beberapa produk on-line yang bahkan lebih maju dan berprospek ketimbang e-gov yang dijalankan di DKI Jakarta. “Kami berusaha meminimalisir SKPD yang salah menyusun program dan kegiatan. Sistem ini mengantar kami untuk bisa membantu Gubernur menyusun kebijakan umum terkait APBD. Jika ada provinsi atau Kabupaten/Kota yang mau mereplikasi sistem ini, kami akan bagikan dan berikan panduannya secara gratis,” sambungnya.

Dikatakan bahwa dengan sistem ini peluang pagu-pagu anggaran dipolitisasi menjadi program dan wewenang politisi menjadi terbatas. “Inti dari Bappeda ada di Perencanaan dan Pengendalian. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman dalam menyusun Renstra. Jika ada politisasi dalam perencanaan, maka Bappeda tentunya akan sulit dalam pengendalian. Kami meminimalisir bahkan menghilangkan hal-hal negatif di Perencanaan dan dengan sendirinya akan sangat terbantu ketika mengendalikan. Bappeda DIY didukung oleh sistem On-line yang bagus, ada jogjaplan, jogjadataku, sistem integrasi RDPK, dan sistem on-line Bappeda. Dengan semua ini kinerja SKPD dapat dikontrol dengan baik. Bahkan, sistem mengetahui dengan pasti SKPD mana saja yang tidak maksimal menjalankan program dan kegiatan,” katanya.

Achmad Murjani, Staf bidang Sarana dan Pra-sarana Bappeda Paser mengakui bahwa Bappeda DIY sukses menjaga keseimbangan antara perencanaan dan pengendalian karena memiliki posisi yang kuat dan tidak semena-mena dikooptasi oleh dinamika politik. Menurutnya, dengan profesionalisme dan tekad yang kuat, syering pengalaman dari Bappeda DIY ini bisa berguna untuk Bappeda Paser. “Ini adalah contoh yang bagus dan tentunya input yang berguna untuk seluruh proses Bimtek. Saya berharap, ke depan sistem ini bisa diadopsi oleh Bappeda Paser,” katanya.

Murjani juga mengapresiasi pola dan tahapan bimbingan teknis PPKK, Fisipol UGM. Menurutnya, ini adalah bimbingan teknis yang memberikan banyak wawasan, input dan strategi mengenai penyusunan Renstra dan Anggaran. “Yang masih harus diperhatikan adalah sinkronisasi materi. Mungkin sebelum Bimtek, para narasumber perlu memberikan bahan-bahan yang bisa kami dalami di Paser sebelum Bimtek,” ujarnya

Penyusunan Rencana Strategis dan desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang di daerah-daerah perlu dimengerti sebagai usaha kontinu mendamaikan gerak dan visi politis dan teknokratis. “Ada ranah holistik yang harus diperhatikan sebagai sebuah keutuhan yang semestinya diapresiasi secara menyeluruh pula oleh semua yang bekerja dan mengabdi di Bappeda. Semua daerah membutuhkan siklus yang sinergis antara tujuan-tujuan pembangunan yang disusun mulai dari pusat hingga daerah. Terkadang birokrat di Bappeda terjebak dalam visi ambisius yang datang dari ranah politik dan kepemimpinan, yang berusaha dengan cara-cara misterius yang semuanya tentu berakhir dengan hasil yang merisaukan. Hal ini yang perlu dihindari. Penyusunan RPJP-D, RPJM-D, Renstra dan RKP-D harus menggunakan pola holistik yang tentunya tetap melihat simpul-simpul sinergis mulai dari renstra masing-masing SKPD, rencana masing-masing SKPD, rencana lembaga-lembaga hingga relasi pusat-provinsi dan kabupaten,” demikian kata Wakil Ketua PPKK Fisipol UGM, Gabriel Lele dalam sesi pertama Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang fokus pada Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis, RPJPD, RPJMD, RKPD dengan Bappeda Kabupaten Paser di Hotel Gowongan Inn, Yogyakarta (Rabu, 8 April 2015).

Acara yang dibuka oleh Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto ini dihadiri oleh semua perangkat dan fungsi yang mengabdi di Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dalam sambutannya Erwan menegaskan posisi dan keberpihakan aparatus khususnya dalam mematangkan perencanaan dan menjaga konsistensinya dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah. “Diperlukan perencanaan yang matang dalam menanggapi kompleksitas persoalan yang kian berkembang di tengah masyarakat saat ini. Kebutuhan masyarakat dengan karakteristik urban yang terus meningkat dari waktu ke waktu membutuhkan keberpihakan dan kerja ekstra semua abdi masyarakat. Masalah publik akan semakin meluas dan berkembang seiring pertumbuhan wilayah-wilayah urban, semakin majemuknya problem publik dan munculnya berbagai persoalan,” kata Erwan.

Erwan juga menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi semua itu perlu ada spirit optimis yang dibangun dari waktu ke waktu. Salah satu kanal ke arah itu adalah ditajamkannya perencanaan yang matang, penelusuran peluang dan sudut-sudut yang memungkinkan kemajuan dan perkembangan bisa terjamin. Salah satu contoh adalah dengan menguatkan posisi pertumbuhan penduduk sebagai salah satu modal utama dalam melihat peluang pasar di level daerah. Masyarakat harus dilihat sebagai potensi dan keunggulan, khususnya dalam menyambut MEA.

“Tentunya hal ini harus dikaitkan dengan beberapa persoalan lain seperti kemampuan perencanaan khususnya di sektor teknis, penganggaran publik, hingga keterbatasan SDM. Beberapa wilayah terbatas SDM-nya dari segi jumlah dan keahlian. Tantangan lain adalah kendala waktu yang cenderung menjadikan kerja rezim perencanaan terkadang tidak efektif dan memuaskan,” jelasnya.

Acara pembukaan yang disusul pemaparan sesi pertama ini diisi oleh Gabriel Lele yang membedah siklus perencanaan dan penganggaran, sinergi RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD. Kekuatan regulasi di daerah harus bisa menjamin matangnya rencana bahkan menurut Gabriel kerja teknokratis dalam RPJMD harus bisa menyentuh pagu-pagu indikatif anggaran.

“Akan lebih mudah bagi Bappeda untuk bekerja keras untuk hasil yang hanya dikawal selama lima tahun, ketimbang kerja ekstra keras setiap tahunnya. Sirkulasi anggaran yang terkadang ‘diserobot’ oleh politisi di beberapa level, harus bisa diantisipasi dengan pendekatan-pendekatan teknokratis yang juga harus bisa menggandeng anggota legislatif dari suatu daerah pemilihan (dapil) ketika perencanaan yang paling dasar dimulai. Ketika mereka (para anggota legislatif) diajak dari level yang paling dasar, mereka diajak juga untuk mengawal dan tidak bisa seenaknya memutuskan kerja teknokratis di level-level selanjutnya,” jelasnya.

Mengutip treadmill syndrome, Gabriel juga menjelaskan bahwa visi-visi politis para pemimpin maupun calon pemimpin harus bisa mendukung perencanaan pembangunan lima tahunan atau dua puluh tahunan yang sudah disusun. “Jika tidak ada dialektika di bagian ini, para pemimpin cenderung berkeringat untuk sesuatu yang stagnan dan mengakui bahwa ia telah melampaui tujuang-tujuan pembangunan dengan baik. Padahal semuanya hanya sekadar usaha keras untuk jalan di tempat,” pungkas Gabriel.

Arie Ruhyanto, dosen dan peneliti Fisipol UGM pada bagian kedua mencoba mengelaborasi RPJMD Kabupaten Paser dengan mengetengahkan hasil review RPJMD Kabupaten di Selatan Tenggara Provinsi Kalimantan Timur ini. Menurutnya secara umum RPJMD Paser 2011-2015 sudah tidak memiliki problem serius. Hanya untuk beberapa bagiannya perlu semangat kritis dan kerja ekstra Bappeda sebagai instansi yang memiliki kekuatan di bidang perencanaan.

“Diperlukan semangat dan ketelitian, khususnya dalam mengkonversi visi-misi politik menjadi indikator-indikator yang bisa didayagunakan di level praktis. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan menjadi tugas penyelenggara pemerintahan berdasarkan hasil review, khususnya posisi Paser sebagai salah satu Kabupaten Konservasi,” kata Arie.

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bappeda Paser, Abdul Kadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa perlu ada keseriusan internal dari Bappeda Paser sendiri khususnya dalam meningkatkan kapasitas birokrat dalam desain-desain perrencanaan yang sinergis. “Tentunya Paser sendiri sudah memiliki potensi dan sumber daya untuk itu. Namun, perkembangan dan regulasi-regulasi terkini tentunya membutuhkan banyak penyesuaian. Dan saya berharap apa yang dibagikan oleh begitu banyak ahli dan pakar pada kesempatan ini bisa menjadi acuan untuk memantapkan perkembangan dan kemajuan Paser,” katanya.

PPKK FISIPOL dan Kelompok Kerja (Pokja) Papua Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pemutaran dan diskusi film “Tanah Mama”, pada Sabtu 28 Februari 2015. Acara yang diadakan di Hall Kampus FISIPOL UGM tersebut menghadirkan 3 orang pembicara, salah satunya adalah Nia Dinata, direktur Kalyana Shira Films yang juga adalah produser film Tanah Mama. Selain Nia Dinata, nara sumber yang hadir yaitu Arie Ruhyanto (peneliti Pokja Papua UGM), Desintha Asriani (dosen FISIPOL UGM) dan Bambang Purwoko selaku Koordinator Pokja Papua UGM.

Dihadiri oleh 100 orang, acara screening film berjalan selama lebih kurang 90 menit. Usai pemutaran, acara dilanjutkan dengan diskusi bersama para narasumber. Beberapa peserta antusias berpartisipasi dalam diskusi. Peserta, selain bertanya tentang proses pembuatan film, juga ingin memahami konteks riil tema film yang menggambarkan beratnya perjuangan hidup seorang ibu di pedalaman Papua. Selain harus mengasuh anak dan mencari nafkah, mama Hallosina, tokoh utama dalam film Tanah Mama, juga harus menghadapi persoalan rumah tangga karena suaminya berpoligami. Sendirian mencari nafkah, Hallosina terbentur dengan persoalan hukum karena dia dituduh mencuri ubi yang dia ambil dari ladang saudara iparnya.

Nia Dinata mengungkapkan bahwa film dokumenter yang ia produseri tersebut memang belum sepenuhnya menggambarkan kehidupan para perempuan di pedalaman Papua, tetapi setidaknya melalui film tersebut masyarakat mampu melihat dalam perspektif yang lebih terbuka. Sementara itu, Arie Ruhyanto mengungkapkan bahwa kehadiran negara di pedalaman Papua sepertinya hanya sebatas adanya simbol-simbol negara. Negara tidak  hadir saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang ekonomi, tetapi negara hadir dalam bentuk represif, misalnya ketika mama Hallosina dituntut dengan tuduhan mencuri ubi di tanah saudaranya sendiri.

Panitia rekrutmen Guru Perintis/Penggerak telah menyelesaikan proses seleksi tahap pertama yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi merupakan proses penyaringan pelamar berdasarkan penilaian terhadap kelengkapan dokumen, persyaratan indeks prestasi komulatif (IPK), essay dan kesesuaian dengan bidang studi yang dibutuhkan. Seleksi tahap pertama ini berhasil menjaring sejumlah 327 orang dari total 410 pelamar. Pelamar guru perintis berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, dengan pelamar terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan. Informasi nama-nama pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat dilihat di website Pokja Papua UGM dengan alamat http://pokjapapua.blog.ugm.ac.id.

Pelamar guru perintis yang lolos seleksi administrasi diwajibkan untuk mengikuti proses seleksi tahap kedua. Pelaksanaan seleksi tahap kedua akan dilakukan di beberapa kota besar yaitu Yogyakarta, Medan, Makassar dan Jayapura. Untuk seleksi di Yogyakarta, panitia menyelenggarakannya di FISIPOL UGM. Format penyaringan meliputi tes wawancara, psikotes, tes tertulis dan microteaching. Tim seleksi terdiri dari guru-guru bidang studi, panitia rekrutmen dan psikolog. Proses seleksi akan dilaksanakan sesuai jadwal berikut:

Para pelamar yang lolos seleksi tahap kedua adalah mereka yang nantinya diberangkatkan ke Kabupaten Puncak Papua sebagai Guru Perintis. Para Guru Perintis tersebut akan menjadi bagian dari upaya peningkatan pendidikan di Kabupaten Puncak, yang merupakan daerah 3T. Sebelum diberangkatkan ke Puncak Papua, para guru perintis akan menjalani pembekalan dan pengarahan di Yogyakarta.