Dalam rangka mewujudkan pegawai sipil negera yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan sebagai unsur perekat persatuan bangsa, sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM menyelenggarakan Diklat Kepegawaian pada 15-18 November 2015 di Yogyakarta.
Bekerjasama dengan PPKK FISIPOL UGM, Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bimtek diikuti 87 peserta dan diselenggarakan di Yogyakarta dari 19 hingga 21 Oktober 2015. Bimtek ini merujuk Peraturan Menpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Program Diklat Teknis Umum di lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Permenpan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PPKK Fisipol UGM kembali menyelenggarakan Diklat Reguler Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah. Diklat dilaksanakan 6-9 Oktober 2015 di Yogyakarta, diikuti 47 peserta yang merupakan para aparatur sipil negara dari berbagai SKPD di Indonesia dan juga dari Kementerian Kesehatan RI.
Sehubungan dengan akan diberlangsungnya Pilkada serentak bulan Desember 2015, dan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, PPKK Fisipol UGM kembali menyelenggarakan Diklat Reguler Penyusunan RPJMD/Renstra SKPD. Diklat dilaksanakan dari 5 hingga 8 Oktober 2015 di Yogyakarta, diikuti 39 peserta yang merupakan para aparatur sipil negara dari berbagai SKPD di berbagai provinisi, kabupaten,dan kota di Indonesia.
PPKK FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) pada tanggal 25-28 Agustrus 2015. Diklat yang rutin diselenggarakan PPKK ini berdasarkan Peraturan Menpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diklat diikuti 38 peserta yang merupakan para aparatur sipil negara dari berbagai SKPD di berbagai provinisi, kabupaten,dan kota di Indonesia.
Dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra) dan pelaporan (Laporan Kinerja, LKj) instansi pemerintah diperlukan aparatur pemerintah yang berkualitas. Kabupaten Kotabaru bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pelaporan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Bimtek yang dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 19 hingga 22 Agustus 2015. Bimtek diikuti 47 peserta dari berbagai SKPD di Kabupaten Kotabaru, diantaranya Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP, BPBD, Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perkebunan, dan Kantor Kecamatan.
Sudah saatnya paradigma kinerja dan akuntabilitas digeser dari yang sekadar administratif-teknis-prosedural menuju ke sesuatu yang lebih substansial. Hanya dengan pola dan pendekatan seperti ini, posisi masyarakat yang selama sekian tahun hanya bisa bergerak dalam ruang-ruang tanpa tumpuan kembali diapresiasi, memiliki perlindungan, mampu mewujudkan impian mengenai kesejahteraan dan akhirnya memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi regional dan global.
Berdasarkan aturan pemilihan kepala desa, calon yang berhak maju dalam pemilihan kepala desa maksimal lima orang setiap desa. Dari 35 desa, satu desa di Kulon Progo menggelar seleksi awal untuk memilih lima orang dari enam bakal calon kepala desa di Ruang Sermo Gedung Binangun Kompleks Kantor Bupati Kulon Progo, Kamis (20/8/2015).
Selama sepekan (2-8 Agustus 2015), tim peneliti Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM melakukan penelitian lapangan dalam rangka pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari 2 peneliti utama dan 4 asisten peneliti.
Pendampingan yang dimaksud sebagai jalan menuju penguatan kapasitas pemerintah daerah khususnya dalam menyusun perencanaan yang kuat menuntut keterlibatan, partisipasi dan sumbangan kelompok akademisi yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan secara logis dan kritis apa yang ingin dicapai dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Melanjutkan kontrak kerjasama yang telah disepakati antara Pemerintah kabupaten Intan Jaya dan FISIPOL UGM pada bulan Juni 2015, tim peneliti Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama FISIPOL UGM melakukan kegiatan riset lapangan pada tanggal 4 hingga 11 Juli 2015 ke Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Tim peneliti PPKK FISIPOL yang berlatar belakang dari beberapa disiplin ilmu ini melakukan kajian dan penggalian data untuk menuntaskan lima kegiatan kerjasama yaitu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Revisi Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Puncak Carstenz dan Rencana Induk Sekolah Berpola Asrama di Intan Jaya.