Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua yang berkedudukan di Jakarta untuk meningkatkan kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kedisiplinan pegawai, menggandeng PPKK Fisipol UGM sebagai nara sumber dan fasilitator dalam “Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Manajemen ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.”
Buruk/gagal dalam perencanaan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Agar tidak merencanakan kegagalan pembangunan, Bappeda Kabupaten Mamberamo Tengah menggandeng PPKK Fisipol UGM sebagai nara sumber dan fasilitator dalam “Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamberamo Tengah.” Bimtek diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 24 hingga 26 Juli 2017.
Tim Seleksi Asisten Peneliti PPKK Fisipol UGM setelah melakukan seleksi administrasi terhadap 57 berkas lamaran menyatakan 30 pelamar lolos seleksi administrasi. Tim Seleksi mengucapkan terimakasih atas partisipasi semua pelamar. Nama-nama pelamar lolos seleksi dapat diunduh pada tautan di akhir artikel ini.
“Dalam melaksanakan pembangunan, kita tidak sekadar melakukan kerja tetapi kerja yang berkinerja. Kerja yang menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Diklat ini membantu peserta agar dapat melaporkan kinerja yang telah dicapai sehingga, selain sebagai pertanggunjawaban kepada masyarakat, dapat diketahui sudah sejauh mana capaian diperoleh,“ ujar Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto saat membuka Diklat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah angkatan ke-33
Dekan Fisipol UGM Dr. Erwan Agus Purwanto didampingi Kepala PPKK Fisipol UGM, Drs. Bambang Purwoko, MA membuka Diklat Penyusunan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Angkatan ke-30 (18/07/2017). Diklat ini diikuti 47 peserta dari 17 provinsi/kota/kabupaten seluruh Indonesia, berlangsung di Yogyakarta hingga 21 Juli 2017. Peserta terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat (11 orang) dan Provinsi Aceh (8 orang).
Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) sebagai unit kerja di bawah FISIPOL UGM yang melaksanakan riset dan pengembangan kapasitas dalam perencanaan pembangunan, pemerintahan dan kebijakan; memberikan kesempatan kepada para sarjana untuk terlibat dalam percepatan pembangunan daerah dan nasional dengan bergabung dalam tim peneliti PPKK sebagai Asisten Peneliti (3 orang) dengan kompetensi keilmuan: Perencanaan Pembangunan, Ilmu Politik dan Pemerintahan, Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah.
PPKK Fisipol UGM bersama Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 bahwa aparatur pemerintah dituntut memberikan pelayanan prima termasuk dalam penggunaan media sebagai sarana penyampaian informasi ke masyarakat, menyelenggarakan Diklat Penulisan Berita dan Foto-Video Editing untuk Kehumasan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah menggunakan media sebagai sarana menyampaikan informasi.
Bupati Mappi periode 2017-2022 Kristosimus Y Agawemu dan Dekan Fisipol UGM Dr. Erwan Agus Purwanto baru saja melakukan pendandatangan Nota Kesepahaman untuk pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan bidang-bidang kerjasama lain. Penandatanganan ini dilakukan di Ruang Sidang Dekanat Fisipol UGM pada hari ini Kamis 13 Juli 2017, disaksikan langsung oleh Kepala PPKK Fisipol UGM, Drs Bambang Purwoko, MA beserta staf.
Bappeda Kabapaten Kubu Raya Kalimatan Barat menggandeng PPKK Fisipol UGM sebagai fasilitator dan nara sumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Bimtek yang diselenggarakan di Kubu Raya dari tanggal 22 hingga 23 Mei 2017, dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab. Kubu Raya, Drs. Odang Prasetyo, M. Si didampingi Kepala Bappeda Kab. Kubu Raya, Yusran Anizam, S. Sos, M. Si dan Deputi Riset dan Publikasi PPKK, Dr. Gabriel Lele (22/05/2017). Bimtek diikuti 61 peserta berasal dari berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
Menggndeng PPKK FISIPOL UGM, Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Diklat diikuti 72 peserta dan diselenggarakan di Yogyakarta dari 2 hingga 5 Mei 2017. Diklat merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Program Diklat Teknis Umum di lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Permenpan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.