Kabupaten Puncak Papua masih tergolong baru sebagai kabupaten. Dimekarkan pada tahun 2008 dari wilayah Puncak Jaya, Kabupaten Puncak masih dalam proses membangun daerah secara masif. Persoalan-persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan masih banyak dan kompleks. Puncak masih memiliki ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik. Dalam sektor pelayanan publik dasar, Puncak berusaha mengejar peningkatan pelayanan yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.

---

Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Puncak berupaya melakukan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan melalui program-program jangka panjang maupun jangka menengah. Salah satu program Pemkab Puncak untuk meningkatkan peningkatan mutu pendidikan adalah penyusunan program-program pendidikan jangka panjang. Program perencanaan pendidikan jangka panjang tersebut tersusun dalam Rencana Induk (Masterplan) Pendidikan Puncak  2014-2025. Untuk menyusun Rencana Induk Puncak, Bappeda Kabupaten Puncak bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM yang berperan melakukan kajian persoalan pendidikan di Puncak dan mendampingi perencanaan strategi-strategi untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Langkah awal yang dilakukan oleh Tim Rencana Induk Pendidikan Puncak adalah melakukan studi dokumen untuk memperoleh data dan gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Puncak. Setelah mendapatkan data-data dasar yang mampu memetakan persoalan pendidikan di Puncak, tim kemudian melakukan studi lapangan ke Kabupaten Puncak pada 21 Februari – 01 Maret 2014. Pelaksanaan studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data-data empiris melalui proses wawancara ke para pihak terkait pendidikan dan melalui observasi.

Hasil dari studi lapangan akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pendidikan Puncak sehingga strategi dan program kegiatan yang direncanakan dalam buku Rencana Induk Pendidikan merupakan program yang berbasis fakta (evidence based). Implikasi dari implementasi program yang berbasis fakta adalah pelaksanaan program menjadi lebih terarah, bersifat solutif dan tepat sasaran.

Kajian pemekaran kecamatan di Kabupaten Paser dilaksanakan atas kerjasama Sekretaris Daerah Kabupaten Paser dan PPKK Fisipol UGM. Pelaksanaan kajian diformat dengan dua skema yakni dengan pendekatatan kajian teori dan penghimpunan dokumen serta format kerja lapangan. Kajian teoritik dan penghimpunan dokumen dilaksanakan pada 29 Oktober 2013.

Untuk mengatasi kurangnya guru di Kabupaten Puncak, Pemerintah Kabupaten Puncak bekerjasama dengan Kelompok Kerja Papua (Pokja Papua) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Program Rekrutmen Guru Perintis Kabupaten Puncak “Sarjana Indonesia Mendidik Bangsa”. Rekrutmen Guru Perintis dilakukan dalam 2 gelombang. Pertama, rekrutmen guru bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi, Fisika, Kimia, Biologi, dan Sejarah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedua, rekrutmen khusus untuk Guru SD dan PAUD. Jumlah pelamar Guru Perintis tidak kurang dari 130 orang.

Bersamaan dengan Diklat Penyusunan LAKIP XIII, PPKK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM menyelenggarakan Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Diklat Penyusunan Renstra SKPD). Diklat yang diselenggarakan dari tanggal 7-10 Mei ini diikuti oleh 64 peserta yang merupakan staf maupun pejabat pemerintah daerah.

---

Kedaulatan Rakyat, 20 Desember 2011, halaman 5. Minat masyarakat untuk mengisi jabatan perangkat desa ternyata tetap tinggi. Seperti pengisian Kabag Pembangunan Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo sebanyak 9 orang mengikuti ujian tulis, Minggu (18/12/2011). Dari hasil yang diperoleh akhirnya Bambang Trinur Singgih, SE berhasil memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai calon Kabag Pembangunan Desa.

---