PPKK FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) pada tanggal 1-4 Maret 2016. Diklat ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diklat diikuti 36 peserta yang merupakan para aparatur sipil negara dari berbagai SKPD di berbagai provinisi, kabupaten,dan kota di Indonesia.

---

Pemateri diklat adalah para pakar dari FISIPOL UGM, KemenPANRB, Bappenas RI dan Bappeda Provinsi DIY. Seperti desain sebelumnya, PPKK FISIPOL tetap merancang kelas yang interaktif dan menuntut keaktifan peserta. Dengan format kelas yang membuka ruang diskusi dan menjalin interaktivitas antara pemateri dan  peserta, para peserta akan menjadi lebih memahami dan mendalami materi-materi yang disampaikan. Selain materi di dalam kelas, peserta juga melakukan kunjungan ke Bappeda DIY untuk melihat proses perencanaan secara langsung. Untuk menghilangkan kepenatan dalam diklat, peserta diajak mengikuti mengunjungi tempat wisata yang ada di Yogyakarta.

Dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM melakukan seleksi untuk pengisian formasi Sekretaris Desa Kaliagung, Dukuh Kalipenten dan Dukuh Kaligalang. Seleksi dilaksanakan di Balai Desa Kaliagung tanggal 19 Desember 2015, diikuti 24 calon Sekdes dan 5 calon Dukuh. Dengan seleksi ini diharapkan dapat dipilih calon terabaik yang mempunyai jiwa pengabdikan dan dapat diterima masyarakat.

---

Sehubungan dengan Pilkada serentak bulan Desember 2015, dan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, PPKK Fisipol UGM kembali menyelenggarakan Diklat Reguler Penyusunan Renstra SKPD. Diklat dilaksanakan dari 1 hingga 4 Desember 2015  di Yogyakarta, diikuti 47 peserta yang merupakan para aparatur sipil negara dari berbagai SKPD di berbagai provinisi, kabupaten,dan kota di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pegawai sipil negera yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan sebagai unsur perekat persatuan bangsa, sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM menyelenggarakan Diklat Kepegawaian pada 15-18 November 2015 di Yogyakarta.

Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Program Diklat Teknis Umum di lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Permenpan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PPKK Fisipol UGM kembali menyelenggarakan Diklat Reguler Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah. Diklat dilaksanakan 6-9 Oktober 2015 di Yogyakarta, diikuti 47 peserta yang merupakan para aparatur sipil negara dari berbagai SKPD di Indonesia dan juga dari Kementerian Kesehatan RI.