Dekan Fisipol UGM Bp. Erwan Purwanto didampingi Kepala PPKK Fisipol UGM, Bp. Bambang Purwoko membuka Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan ke-35 yang diikuti 45 peserta dari berbagai daerah di Indonesia (20/11/2017). Diklat merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Program Diklat Teknis Umum di lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Permenpan RB tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemateri diklat adalah para pakar dari FISIPOL UGM, KemenPANRB, Bappenas RI dan Bappeda Provinsi DIY.

Seperti desain diklat sebelumnya, PPKK FISIPOL tetap merancang kelas yang interaktif dan menuntut keaktifan peserta. Peserta juga diajak ke Kabapaten Sleman untuk melihat proses pelaporan di Kabupaten Sleman. Untuk menghilangkan kepenatan dan menjalin keakraban, peserta diajak mengikuti mengunjungi tempat wisata yang ada di Yogyakarta (city tour).

“Tugas aparatur Pemda pada dasarnya adalah melayani masyarakat agar dapat beraktivitas dengan nyaman, untuk dapat meningkatkan pelayanan ini perlu diketahui sudah sampai dimana layanan yang telah dilakukan.” Ujar Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto saat memberikan sambutan Pembukaan Diklat. “Diklat LKj ini memberikan kemampuan kepada peserta untuk mengetahui capaian yang telah dilalui.”

Sebelumnya Kepala PPKK Fisipol UGM, Drs. Bambang Purwoko, MA menyampaikan bahwa Diklat ini diikuti 49 peserta dari seluruh Indonesia, diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 25 hingga 28 September 2017. “Ini adalah Diklat LKJ-IP angkatan ke-34. Ditambah dengan angkatan non-reguler, alumni Diklat LKJ-IP yang diselenggarakan PPKK Fisipol UGM telah mencapai lebih dari 2000 orang.”

Seperti angkatan sebelumnya, PPKK FISIPOL merancang kelas yang interaktif dan menuntut keaktifan peserta. Peserta langsung melakukan simulasi penyusunan dokumen dengan didampingi fasilitator berpengalaman. Untuk menghilangkan kepenatan dan menjalin keakraban, peserta diajak mengikuti mengunjungi tempat wisata yang ada di Yogyakarta (city tour).

PPKK FISIPOL UGM dan GUGUS TUGAS PAPUA UGM untuk terus membangun kepedulian terhadap program pembangunan dan penguatan kapasitas pemerintahan di Papua pada tanggal 18 September 2017 menyelenggarakan Forum Kebijakan Strategis Untuk Pembangunan Papua dengan tema Melacak Akar Ketertinggalan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Forum diawali dengan bedah buku Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan.

“Kelimpahan SDA tanpa disertai kualitas SDM yang baik akan lebih banyak mendatangkan masalah,” ujar Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng., D. Eng. saat membuka Forum ini, “Karena itu kemajuan pendidikan menjadi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.”

Sementara itu Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto dalam sambutan pembukaan menyatakan, “Ketertinggalan dalam merencanakan pendidikan memiliki dampak yang merugikan dimasa depan”

Sebelumnya Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Drs. Bambang Purwanto, MA menyampaikan bahwa Forum ini adalah kajian rutin tentang Papua yang dilaksanakan Gugus Tugas Papua UGM dan kali ini membahas ketertinggalan pendidikan. “Gugus Tugas Papua UGM saat ini juga sedang menjalankan Program Guru Penggerak Daerah Terpencil untuk merekrut guru-guru dari seluruh Indonesia untuk mengajar di lokasi terpencil di Papua.”

Dr. Sony Sumarsono (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Protasius Lobya, S. Sos, MKP (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua), dan Drs. Bambang Purwoko, MA (Ketua Gugus Tugas Papua UGM) menjadi pembicara dalam forum yang mengkaji kebijakan pendidikan di Papua ini. Sementara untuk bedah buku sebagai pengulas hadir Drs. Otto Ihalauw, MA (Bupati Sorong Selatan 2010-2015) dan Dr. Nanang Indra Kurniawan, MA (salah satu penulis buku dan Dosen DPP Fisipol UGM). Kedua acara dimoderatori oleh Dr. Gabriel Lele, Dosen dan Direktur IUP MKP Fisipol UGM.

“Potensi ekonomi desa lebih sering dimanfaatkan oleh mereka yang dari luar desa. Karena itulah tata kelola BUMDes yang baik diperlukan agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga setempat untuk kemakmuran bersama.“ Ujar Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto saat membuka Bimtek Tata Kelola dan Pengembangan BUMDes Kabupaten Aceh Tenggara. Bimtek ini diikuti oleh 140 aparatur desa dari Kecamatan Lawe Alas dan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara. Berlangsung di Fisipol UGM Yogyakarta dari 4-7 September 2017.

Sementara itu Asisten I Kab. Aceh Tenggara, Drs. Ali Surahman, mengharapkan, “Dengan Bimtek ini pengelolaan BUMDes menjadi profesional, efisien, efektif, dan bertanggung jawab“. Dan Kepala PPKK Fisipol UGM, Drs. Bambang Purwoko, MA mengucapkan selamat datang di Yogyakarta kepada peserta dan menyatakan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari upaya kampus untuk melakukan pengabdikan kepada masyarakat.

Tim Seleksi Asisten Peneliti PPKK Fisipol UGM berdasarkan hasil Wawancara Akhir memutuskan nama-nama yang tertera pada lampiran artikel ini dinyatakan DITERIMA sebagai Asisten Peneleliti PPKK Fisipol UGM. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat. Selamat kepada yang diterima dan terima kasih atas parisipasi semua pelamar.

Kepada nama-nama yang diterima diminta kehadirannya pada hari Jumat, 18 Agustus 2017, pukul 13.00-Selesai di Kantor PPKK Fisipol UGM, Jl.Socio Yustisia No.2, Bulaksumur, Yogyakarta. Untuk melakukan penandatanganan surat kontrak kerja.