Pengarang	PPKK Fisipol UGM
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	65
	Tahun	2009

Dinamika  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  didorong oleh  globalisasi,  demokratisasi  dan  desentralisasi  dan  pembangunan  membawa  tantangan besar bagi birokrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut peningkatan kapasitas birokrasi menjadi suatu keniscayaan. Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun tanpa menutup mata terhadap berbagai inovasi dan kemajuan yang telah dicapai oleh beberapa pemerintah daerah, hingga saat ini profesionalitas birokrasi masih jauh panggang dari api.

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi yang ditunjukkan oleh beberapa daerah di Indonesia sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan. Sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa kapasitas kepemimpinan menjadi penentu kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Hal ini telah sejak lama disadari oleh pemerintah dan telah sejak lama pula pemerintah merancang upaya sistematis untuk mencetak kader-kader pemimpin yang memiliki kapasitas sesuai kriteria jabatan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah merancang program peningkatan kapasitas yang terintegrasi dengan jejaring karir pegawai baik di daerah maupun tingkat nasional.

Salah satu program yang dimaksud adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) yang diselenggarakan bagi pejabat eselon I, II, III dan IV. Namun demikian sejauh ini program-program tersebut umumnya terjebak pada ritual formal yakni sebagai prasyarat bagi promosi jabatan ataupun kewajiban bagi pemegang jabatan. Akibatnya esensi yang hendak dicapai, yakni kepemimpinan yang menjawab tantangan perubahan, menjadi semakin terlupakan. Pertanyaannya kemudian apa yang harus diperbaiki dari desain yang ada selama ini.