Pertengahan Juni 2014, PPKK FISIPOL UGM menyepakati kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. PPKK FISIPOL dipercaya untuk melakukan penelitian evaluasi  pencapaian Millenium Development Goals  (MDGs) di Kabupaten Paser. MDGs memuat delapan butir tujuan bersama untuk dicapai pada tahun 2015 yang meliputi bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kemitraan global. Target tujuan MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat dunia.

Kerjasama Pemkab Paser dengan PPKK FISIPOL UGM meliputi satu rangkaian kegiatan. Kegiatan awal adalah penyusunan instrumen evaluasi, dilanjutkan dengan penelitian lapangan, penulisan laporan sampai pada perumusan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan target capaian MDGs di tahun 2015. Rangkaian kegiatan dilakukan sejak bulan Juni hingga September 2014. Setelah melalui proses diskusi untuk menyusun instrumen evaluasi, tim peneliti FISIPOL UGM melakukan penelitian lapangan dan pengambilan data di Kabupaten Paser. Tim peneliti yang terdiri atas 7 orang berangkat ke Paser pada tanggal 18 Agustus 2014 dan menyelesaikan proses riset lapangan pada tanggal 22 Agustus 2014. Data dan informasi yang diperoleh dari riset lapangan kemudian menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki target pencapaian MDGs di Paser.

Diklat Renstra diselenggarakan pada tanggal 6 – 8 Mei 2014. Hari pertama diselenggarakan di Ruang Seminar Fisipol UGM dan hari kedua serta ketiga diselenggarakan di Hotel Inna Garuda. Diklat Renstra diikuti oleh 41 peserta yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Puncak, Provinsi Maluku, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Aceh, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Lingga, KabupatenPekalongan, Kabupatensintang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Serang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sukamara, Kota Serang, Kota Bandung.

Kabupaten Puncak Papua masih tergolong baru sebagai kabupaten. Dimekarkan pada tahun 2008 dari wilayah Puncak Jaya, Kabupaten Puncak masih dalam proses membangun daerah secara masif. Persoalan-persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan masih banyak dan kompleks. Puncak masih memiliki ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik. Dalam sektor pelayanan publik dasar, Puncak berusaha mengejar peningkatan pelayanan yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.

Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Puncak berupaya melakukan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan melalui program-program jangka panjang maupun jangka menengah. Salah satu program Pemkab Puncak untuk meningkatkan peningkatan mutu pendidikan adalah penyusunan program-program pendidikan jangka panjang. Program perencanaan pendidikan jangka panjang tersebut tersusun dalam Rencana Induk (Masterplan) Pendidikan Puncak  2014-2025. Untuk menyusun Rencana Induk Puncak, Bappeda Kabupaten Puncak bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM yang berperan melakukan kajian persoalan pendidikan di Puncak dan mendampingi perencanaan strategi-strategi untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Langkah awal yang dilakukan oleh Tim Rencana Induk Pendidikan Puncak adalah melakukan studi dokumen untuk memperoleh data dan gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Puncak. Setelah mendapatkan data-data dasar yang mampu memetakan persoalan pendidikan di Puncak, tim kemudian melakukan studi lapangan ke Kabupaten Puncak pada 21 Februari – 01 Maret 2014. Pelaksanaan studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data-data empiris melalui proses wawancara ke para pihak terkait pendidikan dan melalui observasi.

Hasil dari studi lapangan akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pendidikan Puncak sehingga strategi dan program kegiatan yang direncanakan dalam buku Rencana Induk Pendidikan merupakan program yang berbasis fakta (evidence based). Implikasi dari implementasi program yang berbasis fakta adalah pelaksanaan program menjadi lebih terarah, bersifat solutif dan tepat sasaran.

Kajian pemekaran kecamatan di Kabupaten Paser dilaksanakan atas kerjasama Sekretaris Daerah Kabupaten Paser dan PPKK Fisipol UGM. Pelaksanaan kajian diformat dengan dua skema yakni dengan pendekatatan kajian teori dan penghimpunan dokumen serta format kerja lapangan. Kajian teoritik dan penghimpunan dokumen dilaksanakan pada 29 Oktober 2013. Skema kajian yang pertama ini dilaksanakan dengan menelusuri dokumen yang relevan diikuti dengan diskusi terbatas para pakar untuk merumuskan kerangka kajian yang relevan dan memiliki validasi yang kuat. Sedangkan skema kerja lapangan ditujukan untuk observasi dan mendiskusikan aspirasi masyarakat serta stakeholder terkait dengan pemekaran kecamatan. Kegiatan lapangan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Februari 2014.

Secara administratif, pemekaran Kajian wilayah Kecamatan harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati yang bersangkutan, DPRD Provinsi, Gubernur akan merekomendasikan pembentukan kecamatan baru berdasarkan sejumlah kajian Bupati sebagai pucuk tertinggi dan representasi aspirasi politik masyarakat. Pemekaran sebuah wilayah harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjamin adanya roda administrasi pemerintahan yang baru (dimekarkan) dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Sedangkan secara  kultural aspirasi masyarakat dari level paling rendah seperti desa/kelurahan harus difasilitasi agar hasil pemekaran dapat mengikat secara sosial.