Kabupaten Puncak Papua masih tergolong baru sebagai kabupaten. Dimekarkan pada tahun 2008 dari wilayah Puncak Jaya, Kabupaten Puncak masih dalam proses membangun daerah secara masif. Persoalan-persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan masih banyak dan kompleks. Puncak masih memiliki ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik. Dalam sektor pelayanan publik dasar, Puncak berusaha mengejar peningkatan pelayanan yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia yaitu kesehatan dan pendidikan.

Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Puncak berupaya melakukan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan melalui program-program jangka panjang maupun jangka menengah. Salah satu program Pemkab Puncak untuk meningkatkan peningkatan mutu pendidikan adalah penyusunan program-program pendidikan jangka panjang. Program perencanaan pendidikan jangka panjang tersebut tersusun dalam Rencana Induk (Masterplan) Pendidikan Puncak  2014-2025. Untuk menyusun Rencana Induk Puncak, Bappeda Kabupaten Puncak bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM yang berperan melakukan kajian persoalan pendidikan di Puncak dan mendampingi perencanaan strategi-strategi untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Langkah awal yang dilakukan oleh Tim Rencana Induk Pendidikan Puncak adalah melakukan studi dokumen untuk memperoleh data dan gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Puncak. Setelah mendapatkan data-data dasar yang mampu memetakan persoalan pendidikan di Puncak, tim kemudian melakukan studi lapangan ke Kabupaten Puncak pada 21 Februari – 01 Maret 2014. Pelaksanaan studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data-data empiris melalui proses wawancara ke para pihak terkait pendidikan dan melalui observasi.

Hasil dari studi lapangan akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pendidikan Puncak sehingga strategi dan program kegiatan yang direncanakan dalam buku Rencana Induk Pendidikan merupakan program yang berbasis fakta (evidence based). Implikasi dari implementasi program yang berbasis fakta adalah pelaksanaan program menjadi lebih terarah, bersifat solutif dan tepat sasaran.

Kajian pemekaran kecamatan di Kabupaten Paser dilaksanakan atas kerjasama Sekretaris Daerah Kabupaten Paser dan PPKK Fisipol UGM. Pelaksanaan kajian diformat dengan dua skema yakni dengan pendekatatan kajian teori dan penghimpunan dokumen serta format kerja lapangan. Kajian teoritik dan penghimpunan dokumen dilaksanakan pada 29 Oktober 2013. Skema kajian yang pertama ini dilaksanakan dengan menelusuri dokumen yang relevan diikuti dengan diskusi terbatas para pakar untuk merumuskan kerangka kajian yang relevan dan memiliki validasi yang kuat. Sedangkan skema kerja lapangan ditujukan untuk observasi dan mendiskusikan aspirasi masyarakat serta stakeholder terkait dengan pemekaran kecamatan. Kegiatan lapangan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Februari 2014.

Secara administratif, pemekaran Kajian wilayah Kecamatan harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati yang bersangkutan, DPRD Provinsi, Gubernur akan merekomendasikan pembentukan kecamatan baru berdasarkan sejumlah kajian Bupati sebagai pucuk tertinggi dan representasi aspirasi politik masyarakat. Pemekaran sebuah wilayah harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjamin adanya roda administrasi pemerintahan yang baru (dimekarkan) dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Sedangkan secara  kultural aspirasi masyarakat dari level paling rendah seperti desa/kelurahan harus difasilitasi agar hasil pemekaran dapat mengikat secara sosial.

Untuk mengatasi kurangnya guru di Kabupaten Puncak, Pemerintah Kabupaten Puncak bekerjasama dengan Kelompok Kerja Papua (Pokja Papua) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Program Rekrutmen Guru Perintis Kabupaten Puncak “Sarjana Indonesia Mendidik Bangsa”. Rekrutmen Guru Perintis dilakukan dalam 2 gelombang. Pertama, rekrutmen guru bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi, Fisika, Kimia, Biologi, dan Sejarah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedua, rekrutmen khusus untuk Guru SD dan PAUD. Jumlah pelamar Guru Perintis tidak kurang dari 130 orang. Calon Guru Perintis melalui beberapa tahap seleksi, yaitu: seleksi administratif, wawancara, microteaching, dan leaderless group discussion.

Rekrutmen tersebut menghasilkan 33 orang Guru Perintis yang sejak Oktober tahun 2013 bertugas di 3 distrik: Ilaga, Beoga, dan Sinak. Mereka didistribusikan ke PAUD, SD, SMP, dan SMA di ketiga distrik tersebut.  Guru Perintis yang terpilih menjalani magang selama 2 pekan di sekolah yang telah ditentukan panitia yaitu: SD Samirono Yogyakarta, SMP 5 Yogyakarta, SMA 9 Yogyakarta, dan PAUD Bhakti Mulia Yogyakarta. Proses magang bagi para Guru Perintis bertujuan untuk mencari inspirasi dalam hal metode pembelajaran, manajemen sekolah, dan relasi guru-murid di sekolah tersebut. Selain magang di sekolah, Guru Perintis juga menjalani cek kesehatan di Gadjah Mada Health Centre (GMC) UGM.

Guru Perintis diberangkatkan ke Timika pada Bulan Oktober 2013, Guru Perintis dengan didampingi oleh 2 orang perwakilan Tim Pokja Papua UGM. Selama di Timika, Guru Perintis menjalani magang selama 2 hari di SMK Petra yang dipilih karena cukup banyak siswa yang berasal dari Kabupaten Puncak. Mereka pindah sekolah ke Petra saat terjadi perang di Puncak beberapa tahun lalu. Setelah itu, Guru Perintis diterbangkan ke distrik Ilaga, Beoga, dan Sinak dengan didampingi perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak.