Dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra) dan pelaporan (Laporan Kinerja, LKj) instansi pemerintah diperlukan aparatur pemerintah yang berkualitas. Kabupaten Kotabaru bekerjasama dengan PPKK Fisipol UGM mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pelaporan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Bimtek yang dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 19 hingga 22 Agustus 2015. Bimtek diikuti 47 peserta dari berbagai SKPD di Kabupaten Kotabaru, diantaranya Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP, BPBD, Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perkebunan, dan Kantor Kecamatan.

Berdasarkan aturan pemilihan kepala desa, calon yang berhak maju dalam pemilihan kepala desa maksimal lima orang setiap desa. Dari 35 desa, satu desa di Kulon Progo menggelar seleksi awal untuk memilih lima orang dari enam bakal calon kepala desa di Ruang Sermo Gedung Binangun Kompleks Kantor Bupati Kulon Progo, Kamis (20/8/2015).

Dalam proses seleksi tersebut, ada enam bakal calon kepala desa dari Desa Banjararum, Kalibawang. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB (BPMPDPKB) Kulonprogo Sri Utami mengungkapkan, seleksi tersebut melibatkan pihak ketiga yakni dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM. Kehadiran PPKK Fisipol UGM untuk menjamin adanya pendekatan akademis yang independen dan netral terhadap rangkaian proses seleksi kemampuan dasar dan umum.

“Apabila bakal calon sudah memenuhi persyaratan adminsitrasi di tingkat desa lebih dari lima . Maka, panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten harus melaksanakan seleksi tambahan yang kebetulan terjadi di Desa Banjararum. Hasil dari seleksi ini adalah untuk memastikan 5 calon yang nantinya akan dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Utami. Komposisi penilaian berdasarkan dua aspek. pertama, terdiri dari 10% pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia. Sedangkan tahapan penilaian yang kedua, 90% penilaian berdasarkan ujian seleksi tertulis. Materi ujian, Pancasila, UUD 1945, Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, muatan lokal, pengetahuan umum dan bahasa Indonesia.

Lebih lanjut Utami memaparkan, usai dilakukan seleksi langsung dilakukan penilaian secara terbuka dan bisa disaksikan langsung oleh publik. Setelah itu dilakukan perangkingan dan hasilnya hanya diambil lima bakal calon saja. Bakal calon yang lolos untuk pilkades Banjararum adalah: Sunaryo, Suyono,Warudi, Barick Sulistyo dan Dahlan.

Peneliti PPKK Fisipol UGM yang juga koordinator seleksi bakal calon kepala desa Banjararum, Nur Faidati mengatakan bahwa untuk kegiatan ini PPKK melalui divisi penyusunan soal telah menyiapkan 50 soal tertulis yang telah direview oleh beberapa dosen yang mengampu mata kuliah Politik dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Kebijakan Publik. “Kami sangat senang bisa diberi kepercayaan membantu rekan-rekan di Kulon Progo, khususnya dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat Desa Banjararum melalui kegiatan ini yang merupakan salah satu bagian dari proses seleksi dan pemilihan selanjutnya,” pungkas Nur Faidati.

Melanjutkan kontrak kerjasama yang telah disepakati antara Pemerintah kabupaten Intan Jaya dan FISIPOL UGM pada bulan Juni 2015, tim peneliti Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama FISIPOL UGM melakukan kegiatan riset lapangan pada tanggal 4 hingga 11 Juli 2015 ke Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Tim peneliti PPKK FISIPOL yang berlatar belakang dari beberapa disiplin ilmu ini melakukan kajian dan penggalian data untuk menuntaskan lima kegiatan kerjasama yaitu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Revisi Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Puncak Carstenz dan Rencana Induk Sekolah Berpola Asrama di Intan Jaya.

Eksplorasi selama kurang lebih satu minggu telah cukup memberikan gambaran untuk tim peneliti menyusun kerangka perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan sekaligus selaras dengan perencanaan tata ruang dan wilayah. Tidak dipungkiri bahwa sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) sejak tahun 2009, Intan Jaya masih menghadapi tantangan di hampir semua sektor. Terdapat lima persoalan utama yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah. Persoalan tersebut antara lain transportasi, air bersih, energi, pendidikan dan kesehatan.

Terletak di pegunungan tengah Papua dengan ketinggian wilayah berkisar antara 1000 – 3000 m dpl, Kabupaten Intan Jaya memiliki topografi yang cukup ekstrim. Mayoritas wilayah Intan Jaya adalah perbukitan dan lembah yang curam yang menyebabkan kabupaten tersebut mengalami kesulitan akses transportasi. Satu-satunya akses transportasi ke Sugapa adalah dengan menggunakan pesawat perintis dan helikopter. Akibatnya, peredaran uang di Intan Jaya sangat rendah dan harga-harga kebutuhan pokok sangat mahal. Sebagai parameter, harga satu liter bensin di Sugapa mencapai Rp. 50.000,00. Kondisi tersebut memiliki banyak implikasi terhadap sektor-sektor lain. Dalam sektor kesehatan, Intan Jaya masih menghadapi isu ketersediaan dokter dan tenaga medis lain, penanggulangan penyakit menular (malaria, disentri dan TB), perbaikan gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan penurunan angka kematian bayi. Isu krusial lain yang harus segera ditangani adalah minimnya akses masyarakat terhadap air bersih. Kurangnya ketersediaan air bersih bukan akibat tidak adanya sumber air melainkan belum terpasangnya instalasi air bersih untuk warga. Bagaimanapun juga, air adalah kebutuhan vital bagi masyarakat, selain tentu saja makanan dan sumber energi listrik.

Sesuai karakter dari PPKK FISIPOL UGM yang menerapkan evidence based policy, maka data-data yang berhasil dihimpun oleh tim PPKK FISIPOL di Intan Jaya akan menjadi basis penentuan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah setempat. Melalui penggalian data sekunder dan wawancara mendalam dengan stakeholders dan masyarakat, tim peneliti akan mampu merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih kontekstual, tepat sasaran dan benar-benar menjawab persoalan riil yang dihadapi oleh pemerintah daerah Intan Jaya.

Sebanyak 47 orang pegawai sipil negara (PNS) dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia berpartisipsi dalam Diklat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang diselenggarakan oleh PPKK FISIPOL UGM Yogyakarta. Bertempat di Hotel Grand Aston Yogyakarta, Diklat Renstra SKPD menyediakan format kelas interaktif dan partisipatif sehingga peserta mampu memahami dan menyerap materi diklat dengan optimal. Selama tiga hari terhitung sejak tanggal 9 – 11 Juni 2015, para peserta dapat berbagi ilmu dn pengalaman dengan para trainer diklat yang terdiri atas akademisi dan praktisi di jajaran kementerian atau badan penyelenggara negara.

Diklat Renstra dibuka oleh Dekan FISIPOL UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto dan Kepala PPKK FISIPOL UGM, Bambang Purwoko. Dalam sambutan pembukanya, Dekan FISIPOL menekankan pentingnya perencanaan. Dalam era desentralisasi ini, pemerintah daerah harus memiliki kesiapan dan kapasitas yang memadai untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam kerangka pembangunan daerah tersebut perencanaan mengambil peran yang penting. Sebagai contoh, Jakarta menjadi kota paling macet sedunia merupakan buah dari kegagalan perencanaan di masa lalu. Bisa jadi, kemacetan Jakarta tidak separah saat ini seandainya sepuluh tahun yang lalu pemerintah (pusat maupun daerah) sudah mampu bertindak visioner dan strategis. Untuk itu, Erwan menghimbau para peserta untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu diklat untuk menyerap ilmu dan nantinya menerapkannya ketika sudah kembali ke daerah masing-masing.

PPKK FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada tanggal 3-5 Maret 2015. Diklat yang rutin diselenggarakan tersebut mengambil tempat pelaksanaan di FISIPOL UGM dan Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Peserta diklat adalah para aparatur sipil negara (PNS) dari berbagai SKPD di beberapa daerah di Indonesia.

Pemateri diklat adalah para pakar dari FISIPOL UGM, KemenPANRB, Bappenas RI dan Bappeda Provinsi DIY. Seperti desain sebelumnya, PPKK FISIPOL tetap merancang kelas yang interaktif dan menuntut keaktifan peserta. Dengan format kelas yang membuka ruang diskusi dan menjalin interaktivitas antara pemateri dan  peserta, para peserta akan menjadi lebih memahami dan mendalami materi-materi yang disampaikan. Karakteristik diklat PPKK FISIPOL UGM adalah menekankan pada penguatan konsep dan landasan filosofis-teoritik yang kemudian diturunkan ke dalam level teknis melalui simulasi dan tugas-tugas individu maupun kelompok.