Melanjutkan kontrak kerjasama yang telah disepakati antara Pemerintah kabupaten Intan Jaya dan FISIPOL UGM pada bulan Juni 2015, tim peneliti Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama FISIPOL UGM melakukan kegiatan riset lapangan pada tanggal 4 hingga 11 Juli 2015 ke Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Tim peneliti PPKK FISIPOL yang berlatar belakang dari beberapa disiplin ilmu ini melakukan kajian dan penggalian data untuk menuntaskan lima kegiatan kerjasama yaitu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Revisi Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Puncak Carstenz dan Rencana Induk Sekolah Berpola Asrama di Intan Jaya.

Eksplorasi selama kurang lebih satu minggu telah cukup memberikan gambaran untuk tim peneliti menyusun kerangka perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan sekaligus selaras dengan perencanaan tata ruang dan wilayah. Tidak dipungkiri bahwa sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) sejak tahun 2009, Intan Jaya masih menghadapi tantangan di hampir semua sektor. Terdapat lima persoalan utama yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah. Persoalan tersebut antara lain transportasi, air bersih, energi, pendidikan dan kesehatan.

Terletak di pegunungan tengah Papua dengan ketinggian wilayah berkisar antara 1000 – 3000 m dpl, Kabupaten Intan Jaya memiliki topografi yang cukup ekstrim. Mayoritas wilayah Intan Jaya adalah perbukitan dan lembah yang curam yang menyebabkan kabupaten tersebut mengalami kesulitan akses transportasi. Satu-satunya akses transportasi ke Sugapa adalah dengan menggunakan pesawat perintis dan helikopter. Akibatnya, peredaran uang di Intan Jaya sangat rendah dan harga-harga kebutuhan pokok sangat mahal. Sebagai parameter, harga satu liter bensin di Sugapa mencapai Rp. 50.000,00. Kondisi tersebut memiliki banyak implikasi terhadap sektor-sektor lain. Dalam sektor kesehatan, Intan Jaya masih menghadapi isu ketersediaan dokter dan tenaga medis lain, penanggulangan penyakit menular (malaria, disentri dan TB), perbaikan gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan penurunan angka kematian bayi. Isu krusial lain yang harus segera ditangani adalah minimnya akses masyarakat terhadap air bersih. Kurangnya ketersediaan air bersih bukan akibat tidak adanya sumber air melainkan belum terpasangnya instalasi air bersih untuk warga. Bagaimanapun juga, air adalah kebutuhan vital bagi masyarakat, selain tentu saja makanan dan sumber energi listrik.

Sesuai karakter dari PPKK FISIPOL UGM yang menerapkan evidence based policy, maka data-data yang berhasil dihimpun oleh tim PPKK FISIPOL di Intan Jaya akan menjadi basis penentuan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah setempat. Melalui penggalian data sekunder dan wawancara mendalam dengan stakeholders dan masyarakat, tim peneliti akan mampu merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih kontekstual, tepat sasaran dan benar-benar menjawab persoalan riil yang dihadapi oleh pemerintah daerah Intan Jaya.

Sebanyak 47 orang pegawai sipil negara (PNS) dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia berpartisipsi dalam Diklat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang diselenggarakan oleh PPKK FISIPOL UGM Yogyakarta. Bertempat di Hotel Grand Aston Yogyakarta, Diklat Renstra SKPD menyediakan format kelas interaktif dan partisipatif sehingga peserta mampu memahami dan menyerap materi diklat dengan optimal. Selama tiga hari terhitung sejak tanggal 9 – 11 Juni 2015, para peserta dapat berbagi ilmu dn pengalaman dengan para trainer diklat yang terdiri atas akademisi dan praktisi di jajaran kementerian atau badan penyelenggara negara.

Diklat Renstra dibuka oleh Dekan FISIPOL UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto dan Kepala PPKK FISIPOL UGM, Bambang Purwoko. Dalam sambutan pembukanya, Dekan FISIPOL menekankan pentingnya perencanaan. Dalam era desentralisasi ini, pemerintah daerah harus memiliki kesiapan dan kapasitas yang memadai untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam kerangka pembangunan daerah tersebut perencanaan mengambil peran yang penting. Sebagai contoh, Jakarta menjadi kota paling macet sedunia merupakan buah dari kegagalan perencanaan di masa lalu. Bisa jadi, kemacetan Jakarta tidak separah saat ini seandainya sepuluh tahun yang lalu pemerintah (pusat maupun daerah) sudah mampu bertindak visioner dan strategis. Untuk itu, Erwan menghimbau para peserta untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu diklat untuk menyerap ilmu dan nantinya menerapkannya ketika sudah kembali ke daerah masing-masing.

PPKK FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada tanggal 3-5 Maret 2015. Diklat yang rutin diselenggarakan tersebut mengambil tempat pelaksanaan di FISIPOL UGM dan Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Peserta diklat adalah para aparatur sipil negara (PNS) dari berbagai SKPD di beberapa daerah di Indonesia.

Pemateri diklat adalah para pakar dari FISIPOL UGM, KemenPANRB, Bappenas RI dan Bappeda Provinsi DIY. Seperti desain sebelumnya, PPKK FISIPOL tetap merancang kelas yang interaktif dan menuntut keaktifan peserta. Dengan format kelas yang membuka ruang diskusi dan menjalin interaktivitas antara pemateri dan  peserta, para peserta akan menjadi lebih memahami dan mendalami materi-materi yang disampaikan. Karakteristik diklat PPKK FISIPOL UGM adalah menekankan pada penguatan konsep dan landasan filosofis-teoritik yang kemudian diturunkan ke dalam level teknis melalui simulasi dan tugas-tugas individu maupun kelompok.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang terus berupaya mengelola dan memajukan wilayah yang dimekarkan dari Kabupaten Paniai pada tahun 2008. Dalam rangkaian upaya yang kontinu ini, semua pejabat Intan Jaya merasa bersyukur bisa terpilih untuk dibantu dan disentuh oleh tangan-tangan akademis dari UGM yang tidak pernah lelah membantu memberikan pendampingan kepada semua sektor yang ada. “Kami bersyukur, kami bisa menjadi salah satu kabupaten yang terpilih untuk dibantu. Ini anugerah luar biasa untuk kami yang mungkin tidak diperoleh kabupaten/kota yang lain,” kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni ketika menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Puewanto di ruang rapat dekanat Fisipol UGM, Selasa (28/4/2015).

Lebih lanjut Natalis, yang juga adalah alumnus Fisipol UGM ini mengakui bahwa kedekatan emosional dan ikatan akademis yang telah ada dan dipelihara dalam begitu banyak kerja sama menjadi dasar kuat bagi begitu banyak dialektika pendampingan, perencanaan dan pengendalian pembangunan yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Dalam kesempatan penandatanganan yang disaksikan oleh Kepala PPKK Fisipol UGM, Ketua DPRD Intan Jaya, Kepala Bappeda Intan Jaya dan seluruh Kepala Bidang, dan pejabat-pejabat terkait, Bupati Natalis juga menegaskan bahwa kerja sama yang ideal antara UGM dan Kabupaten Intan Jaya harus bisa menguatkan keberpihakan akademisi untuk mengawal teori sampai ke bumi Intan Jaya.

“Semua teori dan ketrampilan yang ada di UGM harus bisa sampai pada Intan Jaya. Beberapa hal seperti persoalan akses transportasi, disparitas antar-wilayah, infrastruktur dan kualitas SDM harus bisa diantisipasi, dikendalikan dan dikontrol lewat kerja sama ini. Kami akan mengupayakan strategi yang matang untuk menyambut bola kerja sama ini. Beberapa waktu lalu, kami sudah bisa membuktikan bahwa gesekan-gesekan politik seputar pilkada bisa kami atasi dengan menggandeng kembali semua yang mungkin pernah berkompetisi dalam suksesi kepemimpinan. Dan hal ini yang kondusif untuk pembangunan di Intan Jaya,” lanjutnya.

Sementara itu Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto mengatakan bahwa komitmen untuk mengabdi dan melayani adalah bagian dari upaya UGM untuk terus membhaktikan tri-dharma perguruan tinggi. Konsistensi membantu pembangunan dan capaian kesejahteraan di Intan Jaya menurut Erwan menjadi dasar sejumlah akademisi UGM ikut memberi suntikan gagasan dan ide-ide segar. “UGM tetap berkomitmen mengembangkan pengabdian dan pelayanan kepada bangsa dan negara, termasuk memberi suntikan semangat dan ide segar kepada semua saudara di Kabupaten Intan Jaya,” jelas Erwan.

Ditegaskan bahwa Fisipol UGM merasa terhormat bisa bekerja sama dan membantu memberikan hasil-hasil penelitian dan jasa-jasa konsultasi yang mendukung segala program pembangunan yang ada. Diharapkan perkembangan dan kemajuan di Intan Jaya bisa menjadi hasil yang dicapai dengan usaha bersama ini. “Hasil-hasil yang diperoleh diharapkan bisa menjadi solusi bagi begitu banyak persoalan yang ada di Intan Jaya. UGM juga berbangga bisa menyiapkan pemimpin di Intan Jaya, termasuk Bupati Intan Jaya dengan pembekalan begitu banyak ketrampilan ilmu yang berguna bagi masyarakat,” pungkas Erwan.

Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga menggandeng beberapa acara lain yakni rapat pembahasan dan penandatanganan kontrak kerja sama antara Kepala Bappeda Intan Jaya dengan Kepala PPKK Fisipol UGM mengenai program review dokumen RPJMD, RPJP dan RTRW serta Master Plan Pengembangan Pariwisata dan Perekonomian. Kepala PPKK Fisipol UGM, Bambang Purwoko mengatakan bahwa dengan semua hasil yang sudah ada serta yang akan dicapai, PPKK berusaha berpartisipasi dalam membangun Indonesia mulai dari daerah-daerah.

Kabupaten Paser memiliki potensi alam yang kaya seperti batubara, batu alam dan perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan besar dalam sektor pertambangan dan perkebunan dapat dijumpai di kabupaten yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur ini. Bahkan,  salah satu perusahaan tambang batubara multinasional sudah beroperasi di Paser sejak tahun 1993. Kekayaan sumberdaya alam bisa menjadi keuntungan suatu daerah karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi ketergantungan daerah pada sektor hulu dan industri ekstraktif bisa juga menjadi bumerang bagi daerah tersebut. Pemerintah Daerah (Pemda) harus memahami ironi tersebut dan dituntut untuk memiliki antisipasi yang matang. Langkah visioner perlu segera dilakukan agar kelak pemerintah daerah siap menghadapi masa transisi pasca tambang yaitu ketika perusahaan-perusahaan pertambangan telah selesai beroperasi dan PAD tidak lagi bisa mengandalkan sektor tambang.

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah ujung tombak pemerintahan daerah. Baik atau buruknya kualitas pemerintahan suatu daerah bisa dikatakan sangat dipengaruhi oleh kinerja Bappedanya. Sama halnya dengan Kabupaten Paser, Bappeda perlu terus meningkatkan kapasitas dalam perencanaan pembangunan terutama untuk merealisasikan visi Pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang akan mengubah kerangka pembangunan berbasis sektor ekstraktif menuju pembangunan yang lebih sustainable (berkelanjutan). Untuk mengubah paradigma hulu ke hilir membutuhkan kemauan dan kapasitas yang kuat dari Pemda, dan dalam hal ini Bappeda memiliki peran yang signifikan. Gagasan tersebut mengemuka di dalam diskusi kelas hari kedua Bintek Penyusunan Renstra dan Anggaran Bappeda Paser di Yogyakarta, dengan pemateri Dr. Gabriel Lele, dosen FISIPOL UGM. Kegiatan hari kedua diisi dengan ceramah dan diskusi interaktif dengan pemateri dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan (PSEKP) UGM dan FISIPOL UGM.

Dalam paparannya, Gabriel juga menyampaikan pentingnya peran Bappeda yang mengemban fungsi koordinatif. Selama ini, pelaksanaan pembangunan di daerah kerap terhambat oleh kurangnya koordinasi lintas sektoral atau munculnya ego sektoral. Dalam kasus tersebut, Bappeda menjadi penentu koordinasi antar SKPD. Perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan adalah salah satu medium efektif untuk memulai fungsi koordinasi. Selain itu, Bappeda harus memiliki kekuatan dan kompetensi yang baik untuk mengakomodir dan mengkoordinasikan program pembangunan lintas sektoral. Misalnya, untuk urusan pendidikan yang menuntut kerjasama beberapa SKPD, maka koordinasi dilakukan oleh Bappeda atau asisten sektor pendidikan. Leading sector harus didefinisikan dengan jelas pada awal perencanaan program yang artinya definisi tersebut sudah dijelaskan di dalam dokumen perencanaan.