Sudah saatnya paradigma kinerja dan akuntabilitas digeser dari yang sekadar administratif-teknis-prosedural menuju ke sesuatu yang lebih substansial. Hanya dengan pola dan pendekatan seperti ini, posisi masyarakat yang selama sekian tahun hanya bisa bergerak dalam ruang-ruang tanpa tumpuan kembali diapresiasi, memiliki perlindungan, mampu mewujudkan impian mengenai kesejahteraan dan akhirnya memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi regional dan global.
Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ketika membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) reguler penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) angkatan ke-24 di Fisipol UGM, Senin 24 Agustus 2015. Acara yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM ini diikuti oleh 42 peserta yang berasal 23 daerah se-Indonesia yang menyebar mulai dari Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Jawa, Maluku dan Papua.
“Aparat Sipil, para birokrat dan semua yang menjadi bagian dari pemerintah wajib memberikan tumpuan dan perlindungan bagi anak-anak bangsa, khususnya dalam membangun kekuatan meraih kesejahteraan. Hanya dengan konsistensi dan perjuangan yang terus-menerus semua yang mengikuti Diklat ini bisa menyelamatkan bangsa ini dan nasib begitu banyak masyarakat Indonesia khususnya dalam menghadapi serbuan ekonomi global dan regional. Hanya dengan kinerja yang bagus, kuat dan substansial akan ada jaminan perbaikan, pengembangan dan penguatan terhadap problematika yang terjadi,” kata Erwan.
Diklat penyusunan LAKIP ini akan berlangsung selama empat hari dan terbagi dalam 24 sesi. Deputi Pendidikan dan Pelatihan PPKK Fisipol UGM, Arie Ruhyanto mengatakan bahwa dalam diklat kali ini akan dikuatkan simulasi dan diskusi. Materi dalam bentuk ceramah dan kuliah akan diadaptasikan lebih banyak ke dalam diskusi dan simulasi yang berisi latihan-latihan substansial yang padat.
“Diharapkan dengan adanya banyak latihan, peserta bisa cepat menguasai dan mampu menghasilkan LAKIP yang benar-benar berguna khususnya bagi pengembangan akuntabilitas, kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depannya,” tandas Arie.
Beberapa metode yang dipakai dalam diklat kali ini antara lain, diskusi, ceramah, kuliah LAKIP, simulasi, penugasan/presentasi individu dan kelompok, city tour, dan observasi. Diklat berlangsung di UGM dan beberapa sesi akan dilangsungkan juga di Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
Untuk peningkatan kapasitas pegawai, Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur bersama dengan PPKK Fisipol UGM menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Renstra bagi Kabupaten Paser. Bimtek ini akan diselenggarakan dari tanggal 18-20 November 2015 di Yogyakarta dengan peserta sebanyak 63 orang dari berbagai SKPD se-Kabupaten Paser. Bimtek ini dibuka oleh Wakil Rektor UGM Bidang Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., L.L.M. Dan ditutup oleh Wakil Dekan Fisipol UGM Bidang Keuangan dan Sumberdaya Manusia, Drs. Suparjan, M. Si
