Analisis Stakeholder Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Kabupaten Jember

	Pengarang	Tim UNfGI UNfGI (University Network for Governance Innovation) adalah jaringan kerjasama Fisipol UGM dengan beberapa universitas di Indonesia terkait pengembangan inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.
	ISBN	–
	Bahasa	Indonesia
	Halaman	74
	Tahun	2011

Situasi politik lokal di Kabupaten Jember kurang kondusif untuk melahirkan kebijakan yang inovatif. Persoalan korupsi yang menjerat elit politik menyebabkan roda pemerintahan terganggu. Bupati dan wakil Bupati terpilih 2010-2015 menjadi terdakwa kasus korupsi. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Gubernur Jawa Timur mengangkat Drs. Zarkasi sebagai Pejabat Bupati. Penunjukan Pejabat Bupati tidak berarti menyelesaikan masalah.

Secara regulasi pengangkatan tersebut menyelesaikan masalah karena Kewenangan Pejabat Bupati setara dengan Bupati definitif. Namun secara politis tidak demikian. Pejabat Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan memiliki hambatan politis untuk akselerasi kebijakan pembangunan, baik bidang pendidian maupun kesehatan. Selain hambatan politis, Pejabat Bupati juga kurang mampu menggerakkan gerbong birokrasi. Banyak pihak yang mengatakan bahwa orang-orang kunci di Bappeda lebih berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Sayangnya posisi strategis Bappeda yang didukung sumberdaya manusia yang relaitif lebih baik dari pada SKPD lainnya juga mengalami krisis kepemimpinan. Kepala Bappeda terjerat kasus korupsi. Posisi ini menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan daerah.