Diklat Reguler Penyusunan LAKIP Bulan Juni 2015

PPKK FISIPOL UGM kembali menyelenggarakan Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Diklat Penyusunan LAKIP) untuk para pegawai negeri sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Indonesia. Diklat yang diadakan di Hotel Saphir Yogyakarta tersebut diikuti oleh 45 orang PNS dari berbagai daerah di Indonesia, dengan peserta terbanyak berasal dari Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Bertempat di Hotel Saphir Yogyakarta. Diklat ini dibuka pada 8 Juni 2015 dan ditutup pada 10 Juni 2015.

Rangkaian diklat dibuka dengan sambutan oleh Dekan FISIPOL UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto dan Kepala PPKK FISIPOL UGM, Drs. Bambang Purwoko. Dalam sambutannya, Dekan FISIPOL UGM menekankan pentingnya perubahan paradigma berpemerintahan. Pada era kolonial Hindia Belanda, Pemerintah, sesuai namanya, adalah penguasa yang memposisikan dirinya superior dibanding rakyat. Pemerintah pada era penjajahan Belanda sangat identik dengan represor, pihak yang memiliki kewenangan mutlak atas rakyat dan memiliki kekuatan untuk memerintah dan bahkan menarik upeti dari rakyatnya. Pasca kolonial, ada sedikit perubahan paradigma dan praktik berpemerintahan. Pada masa selepas kolonialisme, pemerintah adalah pamong praja yang masih merupakan penguasa meskipun tidak serepresif pemerintah kolonial. Berbeda lagi dengan paradigma yang harus mengikuti perubahan sistem politik-pemerintahan pasca reformasi. Saat ini, para pamong praja harus memiliki perspektif bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Dengan perspektif demikian, maka diharapkan akan terwujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja pegawai negeri sipil sehingga rakyat dapat meningkat kesejahteraannya melalui kerja keras pemerintahnya.