Kodya Lembah Baliem: PPKK Fisipol UGM Temukan Sejumlah Permasalahan

Cendrawasih Pos, 11 Juli 2011. Guna mempersiapkan Wamena menjadi Kotamadya Lembah Baliem, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meminta tim peneliti dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada (PPKK Fisipol UGM) untuk melakukan studi. Salah seorang anggota tim PPKK Fisipol UGM, Bahruddin M.Sc mengatakan, studi  yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Dari hasil studi yang dilakukan kata Bahruddin, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan yang serius, salah satunya adalah  di sektor pendidikan.“Kami mendatangi salah satu sekolah (maaf nama sekolah tidak kami sebutkan), hanya ada dua guru yang aktif mengajar,  kami menanyakan kemana guru yang lain, mereka bilang pindah dan memilih menjadi pejabat di daerah pemekaran, ini kan persoalan serius ,”ujarnya kepada wartawan di Baliem Pilamo Hotel Wamena, Sabtu (9/7/2011).

Oleh karena itu  kata Bahruddin, sebelum  pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru, yang harus  dilakukan adalah dengan  memperkuat kapasitas  pemerintahan. “Pemerintah daerah  Jayawijaya meminta kami untuk  studi terkait pembentukan  kotamadya Lembah Baliem,  dari hasil studi kami melihat memang  potensinya  sangat besar,  tapi masih ada beberapa kendala yang harus segera dibenahi dan persiapkan  seperti  keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan,  seharusnya pemerintahan  hadir  untuk menyediakan pelayanan publik, tetapi di beberapa tingkatan pemerintahan hal itu belum terbukti,” tandasnya.

Untuk itu lanjut  Bahruddin, pihaknya  menyarankan kepada Pemkab Jayawijaya, memperkuat  kapasitas. “Keinginan dari  Pemkab Jayawijaya untuk pembentukan kotamadya Lembah Baliem itu  memang bagus dan perlu bersabar,  karena itu sambil  revisi UU 32 yang nantinya akan berindikasi pada revisi PP 08 tentang pembentukan  kota dan wilayah otonom baru, maka yang harus dilakukan  dengan memperkuat kapasitas,  begitu pintu  terbuka di pusat  maka sudah semuanya sudah siap, tidak perlu manipulasi data, karena sudah siap,” jelasnya.

“Selama ini orang bicara pemekaran dulu baru pembangunan, sekarang kita balik yang  harus dilakukan adalah perkuat kapasitas dulu,” sambungnya.

“Kami sarankan untuk memperkuat dan membangun Pegunungan Tengah Papua,  bisa mengadopsi  konsep yang diterapkan  oleh pemerintah daerah Jakarta yaitu ada namanya Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi). Dimana dengan konsep seperti ini maka persoalan yang dihadapi kota Jakarta atau kota lainnya tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah kota Jakarta melainkan  menjadi perhatian  pemerintah sekitarnya. Kalau  konsep seperti ini yang diterapkan di wilayah pegunungan tengah papua, sambil  menunggu pintu terbuka di pusat, maka wilayah Pegunungan bisa  jauh lebih,” pungkasnya. (sumber: Cendrawasih Pos, 11 Juli 2011)