Penguatan Kapasitas Pemerintah di Tingkat Lokal

Penguatan Kapasitas Pemerintah di Tingkat Lokal

PPKK memfasilitasi berbagai program penguatan kapasitas birokrat di tingkat lokal, baik yang berupa penguatan pemahaman kognitif maupun peningkatan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintahan.

Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Menciptakan Good Governmance

Tujuan Pelatihan

  • Memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.
  • Meningkatkan kapasitas pejabat pemerintah daerah terkait dengan strategi optimalisasi kinerja unit-unit pemerintah daerah.

Penyelenggaraan “Fit and Proper Test” Bagi Calon Pejabat Eselon II, III, dan IV Provinsi/Kabupaten/Kota

Tujuan Pelatihan

  • Seleksi, promosi, dan rotasi guna mendapatkan calon pejabat eselon II, III, dan IV yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
  • Identifikasi kader-kader pemimpin yang memiliki keahlian tertentu

Membangun Kerjasama Antar Daerah

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah daerah tentang strategi membangun kerjasama antar daerah.
  • Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi kerjasama dan mengelola jaringan kerjasama

Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Dasar Hukum. Peraturan Menpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Pelaithan

  • Meningkatkan pemahaman terhadap perencanaan daerah
  • Melatih peserta dalam menyusun Renstra SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku

Materi. Urgensi Perencanaan Pembangunan dalam Manajemen Pemerintahan, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah, Sistem Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, Analisis Lingkungan Strategis (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan), Penyusunan Isu-Isu Strategi, Strategi Perumusan Visi dan Misi, Teknik Perumusan: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, Tahapan dan Prioritas Program/Kegiatan

Narasumber/Fasilitator: Tim Fisipol UGM dan BAPPENAS Jakarta

Evidance-Based Policy Making

Tujuan Pelatihan

  • Memperkuat kompetensi peserta dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan berbasis data.
  • Meningkatkan pemahaman peserta tentang beragam instrumen dan metode yang dapat digunakan dalam menggali dan menganalisis data bagi perumusan kebijakan publik.

Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum. Peraturan Menpan dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatkan pemahaman peserta tentang implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  • Melatihan peserta dalam merumuskan LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Materi. Urgensi Akuntabilitas dalam Pemerintah, Kebijakan Implementasi Sistem AKIP di Indonesia, Perecanaan dan Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja, Proses Penyusunan dan Format Laporan AKIP, SIMULASI: Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan, SIMULASI: Evaluasi dan Analisis Kinerja

Narasumber/Fasilitator. Tim Fisipol UGM, KEMENPAN-RB, Badan DIKLAT Provinsi

Penguatan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatkan pemahaman Camat tentang pergeseran peran dan fungsi kecamatan dalam regulasi implikasinya bagi pengembangan kecamatan.
  • Meningkatkan kaspasitas Camat dalam rangka menyiapkan kelembagaan kecamatan agar menjadi unit pelayanan publik yang efektif.

Diklat Penguatan Kompetensi Kehumasan bagi Pemerintah Daerah

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatkan keterampilan staf pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi kehumasan.
  • Memperkuat pemahaman staf pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan fungsi-fungsi kehumasan.

Diklat Otomasi Perpustakaan Berbasis “Senayan Software”

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatkan pemahaman tentang konsep otomasi perpustakaan
  • Memberikan wawasan tentang pemanfaatan aplikasi otomasi berbasis free open source software
  • Mampu membangun dan mengimplementasikan otomasi perpustakaan di masing-masing unit kerja.

Pendampingan Penyusunan RPJPD dan RPJMD

Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan rencana pembangunan selama 20 tahun dan 5 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen ini berguna untuk menuntukan arahan dan sekaligus pedoman bagi pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.